Dosen UI Minta Debat Capres Keempat Bahas Birokrasi

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.
Penulis: Ameidyo Daud
Editor: Pingit Aria
28/3/2019, 21.36 WIB

Debat calon presiden (Capres) keempat dengan tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional akan digelar hari Sabtu (30/3) lusa. Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengusulkan agar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto membahas pembenahan birokrasi.

Ia mencontohkan, penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan adanya praktik jual beli jabatan dalam birokrasi.

Dalam debat, Ia meminta Jokowi dan Prabowo memaparkan visi dan misi untuk membersihkan birokrasi. "Kongkritnya mau melakukan (pembenahan) apa," kata Aditya dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (28/4).

Selain itu, kedua calon presiden juga diminta membahas penyelesaian persoalan ideologi dan kaitannya dengan politik identitas. Sebab menurutnya, banyak pihak yang tak nyaman apabila politik identitas menyentuh ranah privat seperti agama.

(Baca: KPU Gunakan Format Debat Ketiga untuk Debat yang Keempat)

Dalam diskusi itu, pengamat militer Salim Said meminta Jokowi dan Prabowo menyampaikan langkah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Menurutnya, saat ini anggota TNI sibuk mengerjakan pekerjaan sipil seperti berkebun dan aktivitas cocok tanam lainnya.

Selain itu perlu alokasi anggaran lebih banyak untuk menempatkan personel TNI di perbatasan negara. "Perbatasan harus dijaga untuk memberitahu negara lain, ini bagian Indonesia," kata Salim.

Sementara, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Andre Rosiade mengatakan, Prabowo akan mendukung penuh kemerdekaan Palestina apabila terpilih menjalankan pemerintahan. Langkah ini disebutnya dapat membuat Indonesia jadi salah satu negara terdepan dalam pentas politik dunia.

Andre juga mengkritik selama empat setengah tahun memimpin, Jokowi belum pernah sekali pun hadir dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Jangan seperti sekarang, Presiden terkesan menghindar dari forum dunia," kata Andre dalam sebuah diskusi di sebuah rumah makan bilangan Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

(Baca: BPN Protes Metro TV Jadi Penyelenggara Debat, KPU Minta Penilaian KPI)

Sedangkan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Rian Ernest membanggakan capaian Jokowi selama memimpin Negara sejak 2014. Beberapa di antaranya kenaikan anggaran Kepolisian RI (Polri), kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), hingga penanganan terorisme. "Ini keunggulan pemimpin latar belakang sipil, ada perpaduan hard and soft power," kata Rian.

Dalam panggung internasional, Rian memuji Jokowi yang membawa Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Membantah Andre, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan Jokowi tak suka berhura-hura dalam konferensi internasional dan fokus pembenahan domestik.

Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu selalu bisa menjadikan Indonesia sorotan dunia. "Sekali konferensi internasional, geger karena bicara 'Winter is Coming'," kata Rian merujuk pernyataan Jokowi di pertemuan tahunan dana moneter internasional (IMF) dan bank dunia di Bali tahun lalu.

Reporter: Ameidyo Daud