Debat Rasio Pajak, Jokowi Kritik Target 16% ala Prabowo

Debat Pilpres kelima dengan tema investasi dan keuangan menyinggung soal target rasio pajak. Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengkritik target rasio pajak yang diusung Prabowo Subianto dari sekitar 10% menjadi 16% dalam setahun dapat mengakibatkan shock alias kejutan dalam ekonomi.

Jokowi mengatakan dengan kenaikan rasio pajak 16% maka menarik dana Rp 750 triliun dari Gross Domestic Product (GDP). Jokowi menyatakan kenaikan rasio pajak perlu dilakukan secara berkelanjutan.

"Kalau setahun naik drastis, Rp 750 triliun yang ditarik jadi pajak, akan terjadi shock pada ekonomi," kata Jokowi di Hotel Sultan, Sabtu (13/4).

(Baca: Strategi Prabowo-Sandiaga Kejar Rasio Pajak 16 Persen)

Jokowi menyatakan salah satu caranya berkelanjutan menarik pajak yakni dengan membuat kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dia mengatakan dengan program tersebut, basis wajib pajak bertambah dan pemerintah menerima Rp 114 triliun.

Jokowi mengatakan saat ini pihaknya juga telah mengubah sistem pembayaran pajak agar lebih mudah. Caranya dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. "Bisa beberapa jam saja, ini reformasi yang dilakukan," kata Jokowi.

(Baca: Prabowo Soroti Deindustrialisasi, Jokowi Bangga Kuasai Freeport)

Menanggapi Jokowi, Prabowo mengatakan kenaikan rasio pajak menjadi 16% tak terjadi dalam satu tahun pemerintahan apabila dia terpilih. Meski demikian, mantan Danjen Kopassus itu setuju dengan pernyataan petahana bahwa basis pajak harus terus diperbesar.

"Tapi harus berani kejar mereka yang selama ini hindari pajak," kata Prabowo.

Perdebatan mengenai rasio pajak ini bermula dari pernyataan Prabowo mengenai kebocoran penerimaan negara mencapai Rp 2000 triliun. Prabowo mengatakan seharusnya RI menerima Rp 4000 triliun darir penerimaan saat ini yang sebesar Rp 2000 triliun.

“Tiap tahun ternyata bocor Rp 2.000 triliun. Bahkan hal itu telah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh sebab itu Prabowo menjanjikan paling tidak rasio pajak bisa meningkat hingga 16%,” kata Prabowo.

Prabowo membandingkan rasio pajak era Orde Baru dan yang diterima Malaysia dan Thailand. Dia menyatakan rasio pajak di masa Orde Baru pernah 16%, sementara saat ini hanya 10%.

Sandiaga menambahkan pihaknya akan melakukan reformasi memisahkan Badan Penerimaan Negara dari Kementerian Keuangan. Badan Penerimaan Negara nantinya langsung bertanggung jawab ke presiden.