Ekonom: Debat Pilpres Terakhir Penuh Retorika, Tak Ada Terobosan

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma\'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.
Penulis: Fariha Sulmaihati
Editor: Sorta Tobing
15/4/2019, 14.43 WIB

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Pieter Abdullah menilai dua pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya memberi retorika untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Pendapat ini ia kemukakan mengacu pada debat Pilpres 2019 pada Sabtu lalu (13//4).

Pasangan nomor 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menurut Pieter, tidak memiliki konsep jelas untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat karena keduanya hanya mengkritik dan tidak menawarkan solusi.

Prabowo-Sandiaga juga tidak menyusun program berdasarkan data agregat yang dikeluarkan insitusi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). "Mereka hanya menawarkan solusi retorika dan slogan kosong tentang Indonesia lebih baik," ujarnya, kepada Katadata.co.id, kemarin.

(Baca: Prabowo Soroti Deindustrialisasi, Jokowi Bangga Kuasai Freeport)

Untuk Paslon Nomor 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Pieter mengatakan, keduanya tidak memiliki desain strategis besar yang komprehensif. Paslon ini juga tidak memasukkan langkah strategi nasional untuk mengatasi masalah utama perekonomian.

Menurut Pieter, Jokowi-Ma’ruf seperti tidak memiliki keinginan besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. “Mereka hanya melanjutkan program yang telah ada,” katanya. Padahal, Jokowi sebagai inkumben harusnya punya lebih banyak terobosan untuk mengatasi suku bunga tinggi dan defisit transaksi berjalan.

(Baca: Atasi Kemiskinan, Prabowo Ingin Indonesia Contoh Tiongkok)

"Tidak ada program yang benar-benar baru untuk mengatasi masalah utama perekonomian, misalnya memacu reindustrialisasi," ujarnya.

Soal lapangan kerja, tax ratio, dan startup

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengkritisi soal rencana Prabowo-Sandiaga yang akan membuka lapangan kerja untuk 15 juta penduduk. Menurut dia, hal itu hanya bisa tercapai kalau pertumbuhan ekonomi di atas 6%.

(Baca: Sempat Turun, Sentimen Positif Prabowo di Twitter Unggul Usai Debat)

Kenyataannya, pertumbuhan Indonesia saat ini masih di 5%. Untuk menaikkan angka itu butuh investasi yang besar supaya dapat membuka lapangan kerja baru. Hasil produknya pun harus bisa mendorong konsumsi rumah tangga. "Barang-barang ini harus dapat diserap perekonomian kita," ujar Rusli.

Ia menilai, program peningkatan tax ratio sebesar 16% yang dicanangkan oleh paslon nomor 02 juga memiliki tantangan. Saat ini angkanya di level 12%, sehingga butuh waktu satu atau dua tahun untuk menaikkannya jadi 16%.

(Baca: Debat Rasio Pajak, Jokowi Kritik Target 16% ala Prabowo)

Jika pemerintah yang baru langsung menerapkannya, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap pemerintah. "Investor akan kabur. Harus ada pendekatan yang lebih humanis," ujarnya.

Nah, untuk paslon 01, Rusli berpendapat keinginan Jokowi-Ma’ruf untuk fokus pada perusahaan digital rintisan atau startup tidak ditunjang rencana infrastruktur yang baik. Bandwidth yang dimiliki Indonesia masih kalah dengan negara tetangga. Belum jelas pula kebijakan perusahaan rintisan, terutama mengenai pajaknya.

(Baca: Beda Strategi Jokowi dan Sandiaga Kembangkan Industri Gim)

Reporter: Fariha Sulmaihati