Moeldoko Minta Tak Ada Klaim Kemenangan Pemilu Sebelum Pengumuman KPU

Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta tidak ada klaim kemenangan Pilpres 2019 dari kubu manapun sebelum pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia berharap semua pihak bersabar menunggu perhitungan resmi untuk menjaga situasi yang tenang.

Moeldoko mengungkapkan tidak boleh ada pihak yang memainkan proses penghitungan suara menjadi kondisi yang menakutkan. "Jangan ada yang mengklaim," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (18/4).

Ia menerima banyak keluhan masyarakat soal upaya provokasi selama masa tunggu proses penghitungan suara resmi KPU. Ajakan yang bersifat negatif, menurut Moeldoko, memiliki risiko hukum karena berkaitan dengan keamanan negara.

(Baca: Moeldoko Minta Prabowo Tak Buru-buru Menuding Pilpres 2019 Curang)

Dia juga mengimbau masyarakat untuk menyikapi proses penghitungan suara dengan lebih tenang. Sebab, KPU segera mengumumkan hasilnya sesuai waktu yang sudah ditentukan. "Kesepakatan menunjuk KPU sebagai sebuah lembaga independen, ikuti saja," ujar Moeldoko.

Aparat keamanan selalu siap mengantisipasi kejadian yang negatif. Karena itu, dia menyarankan masyarakat tidak perlu takut.

(Baca: Wiranto: Tindak Tegas Setiap Aksi yang Ganggu Keamanan dan Ketertiban)

Moeldoko menjelaskan, klaim kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU tidak akan mengganggu profesionalitas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Dia meminta supaya masyarakat paham saat ini  KPU menghitung suara dalam skala pemilihan yang besar. Jumlah daftar pemilih mencapai 193 juta orang.

Prabowo Klaim Kemenangan

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan pernyataan kedua kalinya terkait klaim hasil kemenangan kelompoknya sendiri. Prabowo mengklaim menang menurut penghitungan suara versi kelompoknya. "Saudara-saudara sebangsa sekalian, saya mau memberikan update. Berdasarkan real count, kami berada di 62%," kata Prabowo di Kertanegara, kemarin malam.

Prabowo mengaku, mendapat angka itu berdasarkan hitungan di 320 ribu dari total 813.350 Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara nasional. Karena itu, ia meminta seluruh pendukung untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. "Saya minta seluruh pendukung Prabowo-Sandi, untuk benar-benar menjaga ketertiban, kedamaian. Jangan terpancing provokasi," kata dia.

(Baca: Simpatisan Prabowo Laporkan Quick Count Lembaga Survei ke Bareskrim)

Dewan Penasihat Perkumpulan Alumni 212 yang juga Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Eggi Sudjana mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu perhitungan suara oleh KPU.

Ia mengungkapkan, apabila terbukti ada kecurangan pada pelaksanaan Pilpres 2019 maka bukan tidak mungkin akan ada aksi turun ke jalan. Hal ini, menurut dia, sesuai dengan analisa Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais beberapa waktu lalu.

(Baca: Quick Count 7 Lembaga Survei Hampir 100%, Jokowi Ungguli Prabowo 9-11%)

Eggi mengaku heran dengan kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Ia mengatakan hampir semua kampanye yang didatangi Prabowo dipenuhi massa. "People power harus dilakukan, kalau terjadi kecurangan maka tidak perlu ikuti konteks tahapan." kata Eggi kemarin.