Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membahas pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memastikan pembangunan di kota yang dulunya bernama Batavia tetap berlangsung.
Anies menyebut, Jakarta akan tetap melanjutkan penyelesaian infrastruktur. “Pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).
Menurutnya, pemindahan ibukota merupakan wacana yang mencakup urusan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, urusan pelayanan publik terkait perdagangan, keuangan, dan investasi masih tetap di Jakarta. Ia menambahkan, Jakarta masih punya masalah yang harus selesai terlepas urusan pusat pemerintahan. Contohnya, dukungan untuk lingkungan hidup, kebutuhan air bersih, pengelolaan limbah, serta sarana dan prasarana transportasi.
Anies menjelaskan, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi negara serta berkaitan dengan kota satelit. “Itu semua masih menjadi pekerjaan rumah yang harus selesai,” ujarnya.
Sebelumnya, presiden memimpin Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas salah satunya tentang rencana pemindahan ibu kota negara di Kantor Presiden, Jakarta. Ratas dihadiri menteri kabinet, aparat pertahanan keamanan, serta pimpinan daerah.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa menurut Jokowi dikarenakan Jakarta sudah terlalu macet dan rawan banjir. Jokowi mengungkapkan alasan pemindahan Jakarta karena macet dan rawan banjir. "Kalau kita lihat, banjir besar setiap musim hujan sangat ekstrim, menjadi ancaman di Jakarta," katanya saat pembukaan Ratas.
Jokowi menjelaskan, banjir menjadi isu lama yang menjadi permasalahan di Jakarta. Di sisi lain, saat musim kemarau pun cadangan air bersih di ibukota hanya mencapai 20% dari kebutuhan masyarakat karena pencemaran terjadi secara umum di sungai-sungai utama di Jakarta.
(Baca: Macet dan Banjir, Alasan Jokowi akan Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta)