Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa pihaknya terbuka jika Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) ingin bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).
Muhaimin mengaku tak masalah dengan bergabungnya kedua partai yang merupakan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandiaga) tersebut, sepanjang dua partai itu mau mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di masa mendatang.
"Ya tentu saja welcome, selamat bergabung kalau memang punya kemauan untuk bersama-sama menyukseskan pemerintahan 2019-2024," kata Muhaimin di rumah dinas Ketua DPR, Jakarta, Senin (13/5).
Menurut Muhaimin, dirinya sudah sering mengkomunikasikan hal ini dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Komunikasi antara keduanya tergolong intens, mengingat Muhaimin dan Zulkifli sama-sama berada di pucuk pimpinan MPR, dimana Zulkifli merupakan Ketua MPR sementara Muhaimin merupakan Wakil Ketua MPR.
"Kalau saya dengan Pak Zulkifli intens (berkomunikasi), sangat dekat sekali, sama-sama di pimpinan MPR. Tentu sangat senang sekali (jika PAN dan Demokrat bergabung)," kata Muhaimin.
(Baca: Istana Buka Peluang PAN dan Demokrat Masuk Kabinet Jokowi)
Meski demikian, Muhaimin mengaku belum ada pembicaraan formal dengan koalisi terkait wacana bergabungnya kedua partai tersebut di kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Menurut Arsul, Koalisi Indonesia Kerja hingga saat ini masih fokus mengawal rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 hingga 22 Mei 2019 mendatang.
"Kami memang belum pernah ketemu, bahkan bicara-bicara pun belum," terang Arsul.
Hanya saja, Arsul menyebut ada beberapa pendapat dalam koalisi yang ingin melihat dulu berapa banyak kursi yang diperoleh partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf di parlemen. Jika kursi yang didapatkan lima partai dalam Koalisi Indonesia Kerja di DPR mencapai 60%, maka tak diperlukan lagi merapatnya Demokrat dan PAN.
Alasannya, proporsi kursi 60% di DPR sudah cukup solid dalam mendukung kerja pemerintah ke depannya. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini baru sebatas diskusi, tentu berpulang kepada Pak Jokowi sebagai presiden, untuk memberikan putusan finalnya.