Ini Tokoh dan Organisasi di Pusaran Rencana Aksi 22 Mei 2019

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Sejumlah masa yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat melakukan aksi di depan Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat (21/5). Aksi ini merupakan penolakan terhadap hasil rekap pemilu 2019.
Penulis: Ameidyo Daud
21/5/2019, 20.15 WIB

Rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai lebih cepat dari target 22 Mei 2019. Setelah pleno yang berlangsung maraton hingga Selasa (21/5) dini hari, KPU mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang dengan meraih 55,5% suara sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya mendapatkan 44,5% suara.

Kubu Prabowo-Sandi sudah bersiap-siap menolak hasil Pilpres, bahkan sebelum penghitungan selesai. Alasannya, ada kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis. Bukan hanya itu, sejak jauh-jauh hari wacana people power atau gerakan masyarakat turun ke jalan sudah digaungkan beberapa pihak terkait kubu paslon 02. Salah satunya ajakan demonstrasi pada 22 Mei yang beberapa waktu lalu diramaikan, baik lewat imbauan hingga media sosial. "Ini bagian demokrasi, biasa saja," kata Politisi Gerindra Fadli Zon, beberapa waktu lalu.

(Baca: Ma'ruf Amin Minta Elite Politik Tidak Hasut Rakyat Turun ke Jalan)

Situasi ini membuat kedutaan besar dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, hingga tetangga seperti Malaysia dan Singapura mengeluarkan imbauan bagi warganya agar menjauhi demonstrasi tersebut. Apalagi, di saat bersamaan ada penangkapan sejumlah sel teroris yang mengaku akan melancarkan aksi saat 22 Mei 2019. Aparat juga mengamankan para tokoh yang berada di kubu 02 terkait adanya dugaan makar.

(Baca: Kedutaan AS, Rusia hingga Malaysia Beri Peringatan Terkait 22 Mei)

Sebelum diumumkan resmi kemenangannya oleh KPU, Jokowi bahkan sempat meminta pihak yang tidak puas terhadap hasil Pilpres dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 agar tidak berbuat aneh-aneh. Dia menilai wajar apabila ada pihak yang tidak puas usai kalah dalam Pemilu ini. "Yang namanya kalah pasti tidak puas. Tidak ada yang namanya kalah lalu puas, tidak ada," kata Jokowi, akhir pekan lalu.

Dari Prabowo hingga Tyasno Sudarto

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Katadata dari berbagai sumber, berikut ini adalah beberapa tokoh dan kelompok yang kerap menggaungkan imbauan people power hingga siap hadir dalam aksi tersebut. 

Prabowo Subianto
Meski belum konfirmasi kedatangannya, namun calon presiden 02 ini mendukung pendukungnya menggelar aksi. Prabowo juga menyebut demonstrasi yang digelar bukan bertujuan makar atau menggulingkan pemerintah sah namun untuk menegakkan keadilan. Mantan Danjen Kopassus itu juga meminta para pendukung tak membalas apabila diprovokasi oleh pihak tak bertanggung jawab.

Amien Rais
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional ini merupakan salah satu tokoh yang paling getol menyuarakan people power. Bahkan, Amien menolak penyelesaian sengketa lewat jalur Mahkamah Konstitusi (MK) melainkan lewat aksi turun ke jalan. Hal ini sempat dianggap MK sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kemudian mengubah istilah people power dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) untuk menepis tudingan makar. Amien bersama sejumlah tokoh telah diperiksa oleh pihak berwenang atas kasus dugaan makar yang menimpa anak buahnya di PAN, yakni Eggi Sudjana.

(Baca: Hindari Dugaan Makar, Amien Ganti People Power Jadi Kedaulatan Rakyat)

Eggi Sudjana
Politisi PAN ini harus berurusan dengan aparat lantaran ajakannya untuk melakukan people power. Bahkan, saat itu Eggi meminta tak perlu ada tahapan pemilu yang diikuti lagi melainkan dengan aksi turun ke jalan. Namun setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar, Eggi menyebut seruan itu bukan untuk mengganti pemerintahan yang sah, namun hanya ajakan berdemonstrasi saja.

Titiek Soeharto
Putri Presiden kedua RI Soeharto ini juga menyatakan akan turun ke jalan bersama GNKR. Menurutnya ini adalah cara melawan diamnya aparat yang menghadapai kecurangan. Mantan istri Prabowo Subianto ini juga menjanjikan demonstrasi akan tetap damai selama aparat keamanan tidak represif.

Front Pembela Islam (FPI)
Ketua Umum FPI Sobri Lubis mengatakan, FPI memastikan akan ikut aksi yang dilakukan di depan KPU. Sobri bahkan sempat menyebut massa dari daerah akan ikut hadir meramaikan demonstrasi. Bukan hanya itu, dia menjanjikan masjid-masjid siap menampung masyarakat yang akan hadir dalam aksi tersebut.

(Baca: Serukan Perdamaian, 9 Pemimpin Muda Minta Prabowo Ikut Proses yang Sah)

Forum Umat Islam
Forum Umat Islam alias FUI akan hadir dalam aksi damai agar KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan kecurangan dalam Pemilu 2019. Sekretaris Jenderal FUI Muhammad Al-Khaththath mengatakan, salat berjamaah juga akan digelar saat aksi.

M. Taufik, Ketua DPD Gerindra DKI
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan, partainya tidak mengkoordinir massa saat aksi. Namun, ia siap menerima massa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo - Sandiaga. Menurut Taufik, masyarakat sadar mengikuti gerakan tersebut dalam rangka mengawal perolehan suara Prabowo-Sandiaga dari kecurangan.

Mantan KSAD Tyasno Sudarto
Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mewakili 108 purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polri yang tergabung dalam Front Kedaulatan Rakyat. Ia mengatakan, para purnawirawan akan mengikuti aksi demonstrasi ada 22 Mei 2019. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini beralasan, pemilihan umum terindikasi curang sejak awal sehingga memaksa para pensiunan TNI-Polri turun ke jalan.

(Baca: Pasca-Pengumuman KPU, Jokowi Pastikan TNI dan Polri Jaga Keamanan)

Reporter: Ameidyo Daud