Tjahjo Kumolo Beri Sinyal Tak Lagi Terpilih Jadi Mendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masa jabatannya akan berakhir pada Oktober 2019. Tjahjo pun memberi sinyal tak akan menjabat lagi sebagai Mendagri untuk pemerintahan mendatang.
"Dalam sejarahnya tidak ada Mendagri dua kali (menjabat)," kata Tjahjo di hadapan jajarannya di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Jakarta, Selasa (11/6).
Dalam kesempatan tersebut, Tjahjo menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan koreksi yang dilakukan jajarannya di Kementerian Dalam Negeri. Tjahjo pun meminta maaf jika selama ini dia jarang datang ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini.
Tjahjo beralasan hampir empat tahun masa kerjanya dihabiskan untuk mengurus persoalan politik. "2,5 tahun hidupnya habis di DPR menyusun undang-undang Pemilu, kemudian memonitor Pilkada serentak," kata Tjahjo.
Di sisa waktu tiga bulan ini, Tjahjo berjanji bakal mengoptimalkan regulasi pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Di samping itu, dia memastikan jika aspek politik tetap berjalan dengan baik.
Politisi PDIP itu pun berharap kerja-kerja yang selama ini dilakukannya dapat dilanjutkan oleh Mendagri yang baru pada 20 Oktober 2019 mendatang. Namun, Tjahjo enggan mengungkapkan siapa tokoh yang akan menggantikannya sebagai Mendagri. "Enggak tahu, itu haknya Presiden (Joko Widodo)," kata Tjahjo.
(Baca: Jokowi Kaji Pembentukan Beberapa Pos Kementerian Baru)
Sinyal Reshuffle Kabinet dari Jokowi
Isu pergantian kabinet atau reshuffle dalam pemerintahan Jokowi saat ini memang tengah mengemuka. Sinyal pergantian kabinet itu sempat terlihat ketika Jokowi berbuka puasa dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada Minggu (26/5).
Jokowi menyebut Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia sebagai sosok yang memenuhi kriterianya sebagai menteri di kabinet mendatang. "Tadi saya melihat-lihat adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri," kata Jokowi.
Jokowi sendiri menyebut dirinya masih mematangkan rencana reshuffle tersebut. Ia mengatakan, rencana reshuffle kabinet akan diputuskan setelah pengumuman putusan sengketa hasil perhitungan Pemilihan Presiden di Mahkamah Kontitusi (MK) pada 28 Juni 2019.
"Saya kira sabar menunggu dulu. Bahwa kami mulai mematangkan menuju ke sana (memang) iya. Saya kira prosesnya sudah ada tapi belum berpikir kapan (waktunya)," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Tim Katadata.co.id di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5).
Jokowi mengatakan reshuffle untuk memberikan energi baru di kabinet. "Kita memang perlu energi baru dalam melakukan perubahan–perubahan, melakukan terobosan – terobosan, tidak lagi terjebak pada rutinitas," kata Jokowi.
(Baca: Jokowi Siap Tanggung Risiko Politik dari Kebijakan Tak Populis )