Jejak Habil Marati di Politik, Bisnis, dan Sepakbola

Kepolisian RI telah merilis nama dua orang tersangka dalam dalam kasus rencana pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei. Selain Mayor Jenderal (purnawirawan) Kivlan Zen, ada pula politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati yang ditetapkan tersangka.

Kivlan diduga memberikan uang kepada Irfansyah dan Yusuf tersebut di parkiran Masjid Pondok Indah, Jakarta. "Dari tangan tersangka KZ (Kivlan Zen), kami sita handphone yang menjadi alat komunikasi antara KZ dengan beberapa tersangka lainnya," kata Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam Indardi,  saat menggelar konferensi pers beberapa hari lalu.

Habil diduga berperan memberikan uang kepada Kivlan sebesar Rp 60 juta untuk mendanai para eksekutor membeli senjata api. Selain itu, Habil juga memberikan uang sebesar Rp 60 juta kepada Iwan. Rinciannya, Rp 10 juta untuk dana operasional dan Rp 50 juta untuk melaksanakan unjuk rasa.

(Baca: Polisi Sebut Kivlan Zen Berperan Tentukan Target & Perintah Pembunuhan)

Belum selesai, politisi asal Sulawesi Tenggara itu juga memberi dana operasional sebesar 15 ribu dolar Singapura kepada Kivlan untuk mencari eksekutor. "Kemudian KZ mencari eksekutor, yaitu HK (Iwan) dan Udin dan diberikan target empat tokoh nasional," kata Ade.

Terjun di Dunia Politik Sejak Usia 20 Tahun

Nama Habil bukan pertama kali terdengar di dunia politik Tanah Air. Pria kelahiran Raha, 7 November 1962 itu pertama kali melenggang ke Senayan sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 1997-1999 disusul Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI 1999 mewakili daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara untuk jabatan 1999-2004. 

Jejak politiknya telah terlihat di daerah dengan menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Medan pada periode 1982 hingga 1987. Ini artinya karir politik Habil dimulai pada usia 20 tahun. Karirnya terus menanjak dengan menjadi Anggota DPRD Sumatera Utara pada periode 1987-1992. Ia bahkan sempat menjadi Wakil Ketua DPRD Sumut pada 1997 sebelum akhirnya menuju MPR di tahun yang sama.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi kendaraan politiknya sejak awal berpolitik hingga saat ini. Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Medan ini sempat menjadi Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sumut pada 1985 hingga 1990. Jabatannya terus menanjak dengan menjadi Ketua DPW PPP Sumut pada 1995 hingga 2004. Puncaknya, Habil menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang Kakbah itu pada 2003 hingga 2007.

Habil Marati dikenal sebagai politikus PPP pendukung Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2009, saat Megawati Soekarnoputri maju berpasangan dengan Prabowo, dia membentuk Front Persatuan Pendukung Prabowo (FPPP). Padahal, saat itu PPP mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Setelah Pilpres 2014, PPP terbelah menjadi kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy alias Romi. Habil Marati menjadi Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, PPP mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat, tapi Habil Marati malah mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni. Dia juga membentuk Majelis Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (MP-PPP) bersama anggota sejawat partainya Anwar Sanusi, Sukri Fadholi, Usamah Hisyam, dan Abraham Lunggana (Lulung).

(Baca: Perseteruan Wiranto-Kivlan Zen, Dari Kasus 1998 hingga Urusan Uang)

Mengelola 6 Perusahaan dan Mengincar Klub Sepakbola

Bukan hanya politik, Habil juga tercatat berbisnis dengan memegang jabatan direktur utama di enam perusahaan. Keenam perusahaan tersebut adalah PT Batavindo Kridanusa, PT Galaxy Pasific Evalindo, PT Satomer Asri Fiberindo, PT Agra Post Lava, PT Industry Kakao Utama, dan PT Makassar Ferrosel Global. 

Batavindo Kridanusa awalnya bergerak di bidang manufaktur bahan kimia. Perusahaan ini sempat tersandung masalah kredit dengan Bank Mandiri sekitar 2004. Galaxy Pasific Evalindo bergerak di bidang pengolahan karet. Industry Kakao Utama bergerak di produksi kakao tetapi berdasarkan pemberitaan media massa pada 2009 perusahaan ini dinyatakan tak aktif berproduksi. 

Harta Habil pun sempat mengalami kenaikan cukup besar pada dua pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2001 dan 2004. Pada 2001 ia memiliki harta Rp 47,5 miliar. Namun hanya berselang tiga tahun hartanya melambung menjadi Rp 118,8 miliar. Total harta Habil pada 2004 sebesar Rp 227,3 miliar dengan utang Rp 108,4 miliar. 

Yang berbeda dari kedua LHKPN tersebut, selain menambah mobil, tercatat Habil memiliki tiga kapal dengan nilai total Rp 8,7 miliar. Pertama adalah kapal laut Saparua dengan harga Rp 1 miliar, Heritage dengan harga Rp 2,5 miliar, serta yacht Azimuth 46 dengan harga saat itu berharga Rp 4,2 miliar. "Tahun pembuatan tahun 1999, berasal dari hasil sendiri, tahun perolehan 2002," demikian keterangan mengenai yacht miliknya dalam LHKPN.

Puas dengan politik dan bisnis, dia juga melirik sepakbola dengan maju sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Sayangnya, dia kalah dari Djohar Arifin Husin. Meski demikian, Djohar tetap mengajak Habil dengan menempatkannya di posisi manajer Timnas Senior. Saat itu, Timnas Indonesia luluh lantak di penyisihan AFF 2012 dan dia pun diberhentikan dari PSSI.

Belakangan, Habil sempat ingin membeli saham klub lokal, yakni Persibo Bojonegoro sebesar 40 persen. Namun dia  meninjau ulang rencananya lantaran kondisi klub yang dikhawatirkan tak sesuai dengan standar badan sepakbola Asia (AFC). "Itu yang kami khawatirkan," kata Habil 2013 dikutip dari Tempo.

(Baca: Aparat Akan Beberkan Para Tokoh Yang Terlibat Kerusuhan 21-22 Mei)