Pemerintah Diminta Bentuk Badan Nasional Diaspora

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
TKI sedang mengurus data keimigrasian
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Safrezi Fitra
10/8/2019, 18.56 WIB

Chairman Board of Trustees Indonesia Diaspora Network (IDN)-Global Dino Patti Djalal menyampaikan aspirasi warga Indonesia yang berada di luar negeri (diaspora) di hadapan pemerintah. Aspirasi ini disampaikan langsung, karena masih banyak diaspora Indonesia yang belum terdengar dan dikenal.

Hal pertama yang menjadi suara diaspora Indonesia yakni permintaan terhadap pemerintah untuk membentuk badan nasional diaspora Indonesia. Dino mengungkapkan, saat ini perhatian pemerintah hanya terfokus pada tenaga kerja Indonesia (TKI) saja. Padahal, TKI hanya seprrtiga atau seperempat dari jumlah diaspora Indonesia. "Yang non-TKI, profesional, guru, dosen dan sebagainya ini bagaimana," katanya dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-5, di Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (10/8).

IDN-Global berharap pemerintah dapat membuat suatu badan khusus untuk mengurus diaspora Indonesia. Saat ini Indonesia hanya memiliki lembaga khusus yang mengurusi para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, yakni Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

(Baca: Menlu: Diaspora Bisa Jadi Agen Pembangunan Indonesia)

Dino mengusulkan BNP2TKI dapat diubah menjadi Badan Nasional TKI dan diaspora Indonesia. Jadi lembaga ini tidak hanya mengurus masalah TKI, melainkan semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara lain. Usulan tersebut berasal dari 6 juta diaspora di luar negeri yang mayoritas profesional.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun berjanji akan menyiapkan kantor khusus bagi IDN di Jakarta. "Kami di pemerintah provinsi akan siapkan di Jakarta sebuah ruangan untuk kantor IDN dan akan difasilitasi bagi talent global untuk memiliki kantor sementara sampai mereka memiliki aktivitas yang permanen," katanya dalam kesempatan yang sama.

Menurut Anies, sebelum dibentuk lembaga di tingkat pusat, diaspora membutuhkan sebuah ruang kerja khusus (co-working space). Dengan kantor tersebut, ia mengharapkan diaspora bisa mendorong potensi dengan maksimal agar dapat membantu membangun negeri.

(Baca: Jokowi Minta Diaspora Indonesia Bantu Ekspor dan Investasi)

Meski tidak menyebutkan secara spesifik kapan waktu untuk menyediakan tempat tersebut, dia memastikan hal itu akan dibangun dalam waktu dekat. "Butuh waktu untuk menggeser space dan sebagainya, tapi kami punya tempat di Kuningan, di jalan Gatot Subroto, sehingga mereka berada di pusat perekonomian Indonesia. Sehingga mudah secara mobilitas," ujarnya.