JK: Revisi UU Pertanahan untuk Akomodir Investasi dan Hak Masyarakat

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei lalu saat mengecek kelaikan lokasi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara.
Penulis: Michael Reily
Editor: Martha Ruth Thertina
20/8/2019, 17.25 WIB

Pemerintah tengah menyiapkan Daftar Investaris Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan UU Pertanahan baru diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan investasi, namun tetap menjaga hak masyarakat atas tanah.

JK menjelaskan, aturan pertanahan yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Aturan dibuat ketika Indonesia masih negara agraris. “Karena ada pandangan yang berbeda 60 tahun kemudian, antara lain kebutuhan investasi (maka diperlukan UU Pertanahan yang baru),” kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/8).

Ia menjelaskan, aturan akan tetap melindungi hak masyarakat akan tanah, baik yang berupa hak milik, hak guna bangunan, maupun hak guna usaha. "Aturan harus memberikan nilai ekonomi yang besar kepada masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.

(Baca: Ditargetkan Rampung 2019, RUU Pertanahan Atur Hak di Bawah Tanah)

Untuk memastikan kedua kepentingan tersebut berjalan beriringan, ia mengatakan status tanah di Indonesia harus terdata secara digital. Ketentuan ini akan ada dalam UU Pertanahan. “Mungkin butuh 10 tahun, dengan sistem digital. Tanpa itu, kita tidak bisa membereskan (masalah pertanahan),” kata dia.

Selain itu, UU Pertanahan perlu disinkronisasi dengan Undang-Undang lainnya yang mengatur soal kebutuhan lahan, misalnya untuk kehutanan, perikanan, pertanian. Dengan begitu, semua kepentingan terlindungi. “Negara punya kemampuan untuk memiliki lahan dalam bentuk bank tanah, tetapi kebutuhan nasional terlindungi,” ujarnya.

(Baca: Ibu Kota Baru Dipastikan Jauh dari Tambang dan Bukan Bukit Soeharto)

Ia menjelaskan, pembahasan mengenai UU Pertanahan masih akan berlangsung hingga pekan depan. Pembahasan ini sesuai dengan instruksi presiden untuk mendukung penyelesaian UU Pertanahan. Adapun UU tersebut merupakan inisiatif DPR sejak tiga tahun lalu.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan revisi aturan akan menyelesaikan tumpang tindih administrasi dalam urusan pertanahan. "Kami akan memperkenalkan single land administration system,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, pekan lalu.

Program Reforma Agraria diyakini bakal lebih kuat dengan adanya Undang-Undang Pertanahan. "Misalnya nanti kalau ada tanah terlantar akan digunakan bank tanah untuk tujuan Reforma Agraria," kata dia. Ia optimistis DIM bisa selesai pada September mendatang, untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).