Pengembang Properti Keluhkan Pengelolaan Air Bersih di Ibu Kota Baru

ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR
Jalan tol Balikpapan-Samarinda akan menjadi salah satu infrastruktur pendukung ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Yuliawati
28/8/2019, 20.17 WIB

Real Estate Indonesia (REI) mengeluhkan pengelolaan air bersih di ibu kota baru, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Ketua Dewan Pengurus Daerah REI Kalimantan Timur Bagus Susetyo mengatakan, pengelolaan air bersih di ibu kota baru hanya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya.

"Jadi tidak ada yang kelola air minum sendiri. Kalau Jakarta bornya kan bagus. Sementara di Kalimantan Timur tidak selamanya air bersih kualitasnya baik," kata dia kepada katadata.co.id, Rabu (28/8).

Pengelolaan air dianggap penting karena pemerintah berencana akan menyediakan air keran siap minum di ibu kota baru. Oleh karena itu, ia berharap pengelolaan air bersih dapat dipersiapkan dengan lebih baik.

(Baca: Berkonsep Smart City, Pengusaha Dorong Mobil Listrik di Ibu Kota Baru)

Selain air bersih, ia mengatakan infrastruktur pendukung untuk pembangunan properti telah tersedia. Salah satunya, ketersediaan daya listrik dinilai masih surplus.

Ada pun, Bagus menyebutkan sudah ada sejumlah pengembang besar yang memiliki lahan di Samarinda dan Balikpapan. Pengembang tersebut seperti Sinarmas Land, Ciputra, Agung Podomoro Land, dan Wika Realty. "Pengembang lokal menengah ke atas juga ada," ujarnya.

Sementara di wilayah ibu kota baru, ia mengatakan sejumlah investor masih sebatas survei dan mempertimbangkan untuk investasi.

Wilayah ibu kota baru dianggap memiliki keunggulan, seperti dekat dengan dua bandara besar di Balikpapan dan Samarinda, terdapat akses Jalan tol Balikpapan-Samarinda, memiliki Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Selain itu, bebas bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran hutan, dilewati alur laut kepulauan Indonesia, dan tidak berbatasan langsung dengan batas negara tetangga. Namun, wilayah tersebut memiliki kelemahan rawan banjir karena daerah aliran sungai dan memiliki ketersediaan sumber daya air tanah yang rendah.

(Baca: Ibu Kota Negara Akan Pindah, Bank Dunia Anggap Keputusan Jokowi Tepat)