Ridwan Kamil Siapkan Tiga Lokasi Calon Ibu Kota Baru Jawa Barat

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyiapkan tiga lokasi sebagai calon ibu kota baru Jawa Barat, yakni Tegalluar, Walini, dan Segitiga Rebana.
Penulis: Ameidyo Daud
29/8/2019, 17.47 WIB

Wacana perpindahan ibu kota ternyata tak terbatas di tingkat pusat saja. Provinsi Jawa Barat juga tengah mengkaji kemungkinan pindahnya pusat pemerintahan dari Bandung.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beralasan kondisi Bandung saat ini seperti Jakarta, tak cocok sebagai pusat pemerintahan. Pria yang akrab dipanggil Emil ini telah menyiapkan tiga titik calon ibu kota yakni Walini, Tegalluar, serta Segi Tiga Rebana.

“Calon masih terbuka, tapi sementara tiga itu,” kata Emil di Bandung, Kamis (29/8).

(Baca: Jokowi Beberkan Lima Alasan Ibu Kota Pindah ke Kaltim)

Baik Walini di Kabupaten Bandung Barat, maupun Tegalluar di Kabupaten Bandung adalah dua titik yang dilalui kereta cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan penataan wilayah Segi Tiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) telah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010.

Revisi Perda tersebut mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar 2009-2029 hingga wacana pindahnya ibu kota Jabar. "Kami sudah masukkan penataan jalur transportasi,” kata mantan Walikota Bandung itu.

Emil juga menargetkan kajian pindahnya ibu kota Jabar dapat dilakukan dalam waktu enam bulan mendatang. Pemerintah Provinsi Jabar akan mengevaluasi lokasi dari segi minimnya risiko, ekonomi, akses, tersedianya air bersih dan lain-lain. "Tahun depan kami kabari,” ujar dia.

(Baca: Gubernur Kaltim Sebut Lokasi Detail Ibu Kota Baru di Samboja & Sepaku)

Awal pekan ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan lokasi ibu kota baru RI berada di Provinsi  Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan lokasi detail pengganti DKI Jakarta berada di Kecamatan Samboja (Kutai Kertanegara) dan Sepaku (Penajam Paser Utara).

Isran mengusulkan lahan yang disediakan mencapai 250 ribu hektare. Dia juga mengungkapkan usulan lahan untuk ibu kota baru sebagian besar merupakan kepemilikan pemerintah. "Milik negara itu kewenangan penuh negara," ujarnya, Senin (26/8) lalu.

Reporter: Antara