Gagal di Pilgub Jateng, Ida Fauziyah Malah Jadi Menaker
Ida Fauziyah menjadi salah satu dari tiga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilantik menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju. Ia menempati pos menteri tenaga kerja (menaker) menggantikan rekan separtainya, Hanif Dhakiri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar Ida segera bekerja menyiapkan kartu pra kerja yang dijanjikannya pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Pak Jokowi berpesan kerja, kerja, kerja," kata Ida kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).
Ida Fauziyah lahir di Mojokerto, 16 Juli 1969. Masa kecil hingga sekolah menengah pertama (SMP) ia habiskan di kota kelahirannya. Setelah lulus SMP, ia sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambak Beras, Jombang. Ida menempuh pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya.
(Baca: Tim Ekonomi Kabinet Jokowi: Enam Politisi Pegang Posisi Penting)
Pernah Menjadi Guru SMU
Setelah meraih gelar sarjana, Ida menjadi guru di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Jombang sejak 1994 hingga 1999. Ia juga menjadi guru di Sekolah Menengah Umum (SMU) Khadijah Surabaya pada 1997-1999.
Ida mulai aktif di sejumlah organisasi massa dan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 1999. Ia tercatat sebagai wakil ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Mojokerto periode 1999-2000. Ia juga menjadi wakil ketua Lembaga Sosial Mabarot Nahdlatul Ulama (LSM NU) Jawa Timur periode 1999-2001.
Ida termasuk perempuan yang memiliki segudang kegiatan. Lihat saja dari rentetan jabatan yang dipercayakan kepadanya periode 2000-2007, antara lain Dewan Pembina Pimpinan Wilayah IPPNU Jawa Timur, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, Anggota Forum Parlemen, anggota Lembaga Advokasi perempuan PP Fatayat NU, dan ketua Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB). Sejak 2010 hingga saat ini ia menjadi ketua umum PP Fatayat NU dan ketua Muslimat NU.
(Baca: Pengusaha Minta Menteri Bidang Ekonomi dari Parpol Unjuk Kemampuan)
Maju di Pilgub Jawa Tengah 2018
Selama menjadi politisi PKB, Ida terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2009 hingga 2019. Ia mewakili daerah pemilihan (dapil) Jatim VIII yang mencakup Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto.
Awalnya, Ida ditugaskan sebagai wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) dan wakil ketua Komisi II yang membidangi otonomi daerah dan pertanahan pada 2009-2012. Selanjutnya, ia bertugas di Komisi VIII yang menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, dan Zakat periode 2012-2014. Ida lalu ditugaskan ke Badan Anggaran dan Komisi I yang berhubungan dengan sektor pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi pada periode 2014 hingga September 2019.
Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2018, PKB mengusung mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebagai calon gubernur. Ida ditunjuk untuk menjadi calon wakil gubernur mendampingi Sudirman Said.
Selain PKB, partai pengusung Sudirman-Ida adalah Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka bersaing ketat dengan petahana Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen, putra dari Kiai Haji Maimun Zubair (Mbah Moen). Ganjar dan Taj Yasin diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Golkar.
Seperti dilansir Kompas.com, hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan pasangan Sudirman-Ida meraih 41,22% atau 7,27 juta suara. Sementara itu, Ganjar-Taj Yasin menang dengan perolehan 58,78% suara atau 10,36 juta suara.
Setelah gagal di Pilgub Jateng, Ida kembali melanjutkan tugasnya sebagai anggota DPR. Tak disangka namanya justru diajukan sebagai calon menteri oleh PKB. Ketika dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara pada 22 Oktober lalu, Ida diajak berdiskusi tentang masalah ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja. Ia pun resmi dilantik pada 23 Oktober 2019.
(Baca: Beda dengan Periode Pertama, Jokowi Kini Tak Canangkan Target 100 Hari)