Wahyu Trenggono, Raja Menara & Heboh Dana Kampanye dengan Tim Prabowo
Sakti Wahyu Trenggono, politisi yang dikenal sebagai bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, dilantik menjadi wakil menteri pertahanan periode 2019-2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Trenggono fokus mengembangkan industri pertahanan di dalam negeri.
"Sektor industri pertahanan bisa mulai kita kembangkan lebih baik. Saya siap," kata Trenggono kepada wartawan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10). Latar belakangnya sebagai pengusaha yang bergelut di sektor industri telekomunikasi dinilai cocok dengan tugas baru tersebut.
Pria kelahiran Semarang, 3 November 1962 itu lahir di tengah keluarga sederhana. Ketika ia diterima kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB), orang tuanya harus menjual tujuh ekor kambing untuk membayar uang kuliahnya.
Ketika PT Astra International Tbk mencari calon karyawan di ITB, Trenggono memberanikan diri untuk mendaftar. Ia pun diterima dan mengikuti pelatihan Astra Basic Training. Pengalaman bekerja di Astra menggemblengnya untuk menjadi pengusaha tangguh. Ia belajar banyak hal mulai dari budaya kerja hingga infrastruktur teknologi informasi.
(Baca: Jokowi Tunjuk Eks Bendahara Tim Sukses Jadi Wakil Menteri Prabowo)
Membangun Bisnis Menara dan E-commerce
Setelah merasa cukup menimba ilmu, Trenggono mengundurkan diri dari Astra untuk membangun perusahaannya sendiri. Saat itu, jabatan terakhirnya adalah senior general manager.
Seperti dilansir Majalah Tempo, Trenggono mendirikan PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) bersama kedua temannya, Abdul Satar dan Abdul Erwin pada awal 2000. Pada awalnya, perusahaan tersebut menjual peralatan telekomunikasi. Namun, Trenggono melihat peluang bagi bisnis menara telekomunikasi seiring berkembangnya perusahaan-perusahaan telekomunikasi di tanah air.
Ia pun mengalihkan fokus bisnisnya ke penyediaan menara telekomunikasi dengan mendirikan PT Tower Bersama Infrastruktur. Strategi ini terbukti jitu. Saat ini Tower Bersama memiliki lebih dari 15 ribu menara telekomunikasi (laporan keuangan per 30 Juni 2019).
Di luar bisnis menara telekomunikasi, ia juga memiliki bisnis properti, media, dan e-commerce. Perkembangan teknologi internet tak luput dari perhatiannya. Pada 2015, Trenggono menggandeng perusahaan e-commerce kakap asal Tiongkok JD.com untuk mendirikan JD.id. Di perusahaan tersebut, ia menyetor modal awal sebesar US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,7 triliun.
Ia juga tercatat sebagai komisaris di PT Merdeka Copper Gold Tbk, perusahaan tambang emas yang merupakan anak usaha PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Edward Soeryadjaya dan Garibaldi Thohir (Boy Thohir) adalah pemegang saham sekaligus komisaris di perusahaan tersebut.
(Baca: Ini Tugas Khusus Jokowi Kepada 12 Wakil Menteri Baru )
Bendahara TKN dan Kontroversi Sumbangan Kampanye
Trenggono terjun ke dunia politik sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN). Ketika Hatta Rajasa menjadi ketua di partai berlambang matahari periode 2009-2014, ia sempat ditunjuk sebagai bendahara.
Trenggono akhirnya mengundurkan diri dari PAN karena ia mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Sementara, PAN mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Pada Pilpres 2019, ia dipercaya menjadi bendahara di TKN Jokowi-Ma'ruf. Di tengah panasnya persaingan kedua pasangan capres dan cawapres, tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno mempersoalkan dana kampanye Jokowi-Ma'ruf.
Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyebutkan ada ketidaksesuaian antara dana yang disumbangkan dengan total harta kekayaan Jokowi. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) per 25 April 2019 menunjukkan sumbangan pribadi Jokowi dalam bentuk uang sebesar Rp 19,5 miliar dan barang Rp 25 juta.
Sementara itu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Jokowi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai Rp 50 miliar dengan kas dan setara kas Rp 6 miliar per 12 April 2019.
Bambang mengatakan, besaran kas dan setara kas dalam LHKPN Jokowi tidak cocok dengan LPSDK. "Dalam waktu 13 hari kasnya bertambah Rp 13 miliar," ujar Bambang.
Tim hukum BPN juga mempersoalkan sumbangan dari Perkumpulan Golfer TRG senilai Rp 18,19 miliar dan Perkumpulan Golfer TBIG senilai Rp 19,72 miliar. Bambang mengutip temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut kedua perkumpulan tersebut adalah perusahaan milik Trenggono, yakni Tower Bersama Infrastruktur dan Teknologi Riset Global Investama.
Trenggono membantah mentah-mentah semua tuduhan tersebut. "Bisa diminta ke KPU detail data penyumbangnya," kata Trenggono, seperti dikutip Liputan6.com.
Menurutnya, Jokowi dan Ma'ruf tidak memberikan sumbangan kampanye sehingga dalam LPSDK yang diserahkan ke KPU tertulis sumbangan dari pasangan tersebut nol atau tidak ada. Ia juga menyatakan LPSDK sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anton Silalahi dan dinyatakan sesuai dengan Peraturan Pelaporan Dana Kampanye.
(Baca: Jokowi Resmi Lantik 12 Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju)