Diskriminasi Sawit, Pemerintah Ingatkan Eropa Soal Pembelian Airbus

ANTARA FOTO/FB Anggoro
Pekerja perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, Riau, Rabu (2/10/2019). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Uni Eropa menghentikan diskriminasi minyak sawit. Ia juga mengingatkan bahwa RI saat ini pemesan 200 pesawat Airbus.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ameidyo Daud
28/11/2019, 19.26 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar Uni Eropa bisa menghentikan diskriminasi terhadap minyak sawit dari Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa RI saat ini pemesan 200 pesawat dari produsen asal Eropa yakni Airbus.

Karena itu Airlangga meminta tak ada lagi kampanye hitam soal sawit di Uni Eropa. Apalagi ini dapat mengganggu hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa.

“Jadi kami cari jalan keluar terkait masalah biodiesel di Uni Eropa,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/11).

(Baca: Sawit Didiskriminasi di Eropa, Jokowi: Pakai Sendiri Saja)

Dia menjelaskan meski pasar biodiesel Indonesia di Uni Eropa hanya senilai US$ 650 juta, namun total perdagangan di antara keduanya sudah mencapai US$ 31 miliar. "Jangan sampai US$ 650 juta itu ganggu bilateral Indonesia dengan Uni Eropa,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tak akan tinggal diam atas diskriminasi minyak sawit yang dilakukan Uni Eropa kepada Indonesia. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan delegasi Dewan Bisnis Uni Eropa-Asean di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/11).

Jokowi mengaku bakal membawa masalah ini melalui Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Saat ini, baik Indonesia maupun Uni Eropa telah membentuk kelompok kerja untuk membahas masalah minyak kelapa sawit mentah (CPO). 

“Saya berharap kelompok kerja itu dapat berkontribusi terhadap penyelesaian masalah CPO," kata Jokowi.

(Baca: Lawan Diskriminasi Sawit Eropa, Pengamat Usulkan B30 hingga Retaliasi)

Jokowi juga meminta minyak sawit mentah lebih banyak diolah untuk kepentingan dalam negeri. Hal tersebut lebih baik dibandingkan menerima diskriminasi dari Uni Eropa. “Kenapa harus bertarung dengan Uni Eropa saat CPO kita di-banned, didiskriminasi? Kita pakai sendiri saja,” kata Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (28/11).

Reporter: Dimas Jarot Bayu