Manfaatkan APBD, Empat Kabupaten Tingkatkan Kesehatan dan Pendidikan
Hasil riset Katadata Insight Center (KIC) mencatat ada empat kabupaten di Indonesia yang berhasil memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan menekan tingkat kemiskinan. Masing-masing kepala daerah pun menceritakan pengalamannya menciptakan beragai inovasi di acara Malam Penghargaan Indeks Kelola 2019.
Keempat kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Sibolga, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Tegal. Walikota Sibolga M. Syarfi Hu Tauruk menyebut indek kesehatan dan pendidikan masyarakat pesisir rendah, serta angka kemiskinannya tinggi.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Sibolga menganggarkan 53 persen untuk disalurkan sebagai jaminan kesehatan masyarakat. Sedangkan 47 persen jaminan kesehatan lainnya berasal dari pemerintah pusat.
"Selain jaminan kesehatan, kami setiap Jumat melakukan Jumat Bersih. Kami menganggarkan APBD sebesar-besarnya untuk kesehatan karena orang tidak bisa berprestasi kalau sakit," kata Syarfi, di Jakarta, Kamis (29/11) malam.
Setelah membenahi masalah kesehatan, Syarfi melanjutkan pembenahan pendidikan. Pemda mencari bibit unggul yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk diberikan insentif.
Upaya tersebut diharapkan bakal menarik pelajar lainnya untuk berlomba-lomba masuk ke PTN. Selain itu, Kabupaten Sibolga juga berpacu membangun sekolah unggulan.
Alhasil Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Sibolga terus meningkat dari tahun ke-tahun. PRDB per kapita Kabupaten Sibolga pada 2015 sebesar Rp 33,67 juta, pada 2016 sebanyak Rp 35,29 juta, pada 2017 sebesar Rp 37,02 juta, dan pada tahun lalu mencapai Rp 38,8 juta.
(Baca: Cerita Kabupaten Tegal Tekan Angka Kemiskinan Lewat Kolaborasi)
Kabupaten Sangihe memiliki cara yang berbeda untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Daerah yang terletak diperbatasan Filipina itu sempat kekurangan guru dan fasilitas pendidikan.
"Kami pernah mengalami jumlah guru yang sangat rendah karena tidak adanya penerimaan guru ASN (Aparatur Sipil Negara) dari pemerintah pusat," kata Bupati Sangihe Jabes Ezar Gaghana.
Oleh karena itu, Jabes memutuskan membentuk gerakan Sangihe Mengajar dengan menggunakan APBD. Gerakan ini baru dibentuk pada dua tahun lalu.
Setiap tahunnya, daerah tersebut mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan diatas 20 persen hingga 30 persen. Dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas sekolah, serta memberikan subsidi transportasi kepada guru-guru karena Kabupaten Sangihe merupakan daerah kepulauan.
Berkat inovasi tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Singihe pada 2018 mengalami kenaikan menjadi 69,25 persen atau melebihi tren pertumbuhan rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,96 persen.
(Baca: Padang Panjang, Kota Mungil Peraih Indeks Kelola untuk Bidang Ekonomi)
Inovasi daerah untuk menekan angka kemiskinan juga diciptakan oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. Asip mengatakan Indek Kemiskinan Pekalongan sempat berada diatas rata-rata Jawa Tengah.
Pihaknya pun meluncurkan tiga program yang melibatkan semua unsur, seperti perguruan tinggi dan perusahaan. Salah satunya inisiatif progresif dalam pembangunan perguruan tinggi baru. Menurut Asip, cara ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Saat ini kami sudah punya tiga perguruan tinggi negeri dan lima perguruan tinggi swasta dengan total 10 ribu mahasiswa. Kalau mereka mengeluarkan belanja perbulannya satu juta, maka uang yang beredar di masyarakat bisa mencapai Rp 10 miliar," kata Asip.
Program kedua yaitu memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi destinasi wisata baru. Pekalongan memiliki satu-satunya hutan alam yang masih tersisia di Pulau Jawa, yang terdiri dari 25 ribu hektar hutan produksi dan 35 ribu hektar hutan lindung. Hutan lindung itu yang dimanfaatkan oleh pemuda daerah untuk diolah menjadi tempat wisata.
Program ketiga yakni meningkatkan iklim investasi dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan perizinan dan penataan lahan. Dengan tiga program tersebut, tingkat kemiskinan Kabupaten Pekalongan berkurang. Pada 2016 tingkat kemiskinan mencapai 12,9 persen, pada 2017 sebesar 12,61 persen, dan pada tahun lalu turun signifikan menjadi 10,06 persen.
(Baca: Kisah Kabupaten Gunung Mas Tingkatkan Kesejahteraan Lewat APBD )
Di sisi lain, Bupati Tegal Umi Azizah mengatakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan proses yang panjang. "Yang jadi tantangan yaitu kondisi geografis yang cukup luas, tapi sumber dana terbatas," ujarnya.
Untuk mencapai kesejahteraan, pihaknya bekerja sama dengan para kepala desa meluncurkan Program 3J yaitu, Jaminan hidup, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Rumah. Dengan menggunakan dana APBD, pemerintah Tegal tiap bulannya memberikan bantuan sosial sebesar Rp 300 per bulan kepada keluarga yang tidak mampu. Selain itu, selama lima tahun pemerintah telah membangun 6.668 rumah dengan anggaran sebesar Rp 8,1 miliar untuk warga miskin.
Namun, Umi melihat banyaknya warga miskin di Tegal yang alokasi pendapatannya banyak digunakan untuk mengobati diare. Pemerintah pun akhirnya memperbaiki sanitasi dengan program pemberdayaan desa.
Alhasil, kejadian diare dari tahun ke-tahun semakin berkurang. Pada 2015, kejadian diare terjadi pada 57.952 orang di Kabupaten Pekalongan. Jumlah tersebut kian menurun hingga pada 2018 hanya sebesar 36.050 orang.
(Baca: Indeks Kelola Katadata Kukuhkan 64 Pemda Pengelola APBD Terbaik)