Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada, Istana Tak Akan Ikut Campur

Biro Pers Setpres | Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo bersama keluarganya di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi (8/12/2018). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Istana tak akan ikut campur memenangkan anak dan menantu Jokowi yang berencana ikut Pilkada 2020 mendatang.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ameidyo Daud
4/12/2019, 22.36 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pihak di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan ikut campur memenangkan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang berencana ikut Pilkada 2020 mendatang.  

Putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming rencananya bakal mengikuti Pilwalkot Solo yang akan digelar pada 2020 mendatang. Sementara sang menantu, Bobby Nasution, berencana ikut serta di Pilwalkot Medan. Keduanya mendaftar lewat PDI Perjuangan.

“Istana tidak ikut campur. Itu balik lagi hak politik seseorang,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12).

(Baca: Temui Megawati, Gibran Gigih Jadi Calon Wali Kota Solo dari PDIP)

Moeldoko juga menepis anggapan politik dinasti mulai terbangun di keluarga Jokowi. Menurutnya, Gibran dan Bobby hanya menggunakan hak politiknya sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Mantan Panglima TNI itu juga menganggap Gibran dan Bobby berhak ikut Pilkada lantaran keduanya tak pernah dicabut hak politiknya. Pasalnya, putra dan menantu Jokowi itu tak pernah melanggar hukum pidana lebih dari lima tahun.

“Kalau di dalam politik itu, (hak politik) itu saja ketentuannya,” kata Moeldoko

Moeldoko menambahkan masyarakat baru patut mempermasalahkan pencalonan Gibran dan Bobby jika memang hak politik keduanya dicabut. “Siapapun juga begitu,” ucap Moeldoko.

(Baca: Bobby Nasution, Menantu Jokowi yang Berniat Jadi Calon Wali Kota Medan)

Gibran telah menyatakan minatnya untuk maju ke Pilwalkot Solo tahun depan. Pendaftaran bakal calon walikota dibuka PDIP pada tanggal 6 hingga 12 Desember mendatang. Sedangkan Bobby telah mendaftar lewat DPD PDIP Sumatera Utara hari Selasa (3/12) kemarin.

Rencana pencalonan keduanya mendapatkan komentar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski enggan menghakimi, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berharap tren nepotisme tak muncul lagi di masa depan.

Reporter: Dimas Jarot Bayu