Ditemani 1.000 Relawan, Gibran Mendaftar Jadi Calon Wali Kota Solo
Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta dalam Pilkada 2020.
"Saya mohon doa restu dan dukungan agar saya diberikan kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota melalui DPD PDIP Jateng," ujar Gibran di sela pemberangkatan rombongan relawan Gibran ke DPD PDIP di Graha Sabha Solo dikutip dari Antara, Kamis (12/12).
Gibran mengaku berkeinginan membawa Solo melompat lebih maju sehingga membuat masyarakatnya lebih sejahtera.
Ia didampingi sekitar 1.000 relawan pendukungnya menggunakan 20 armada bus untuk mendaftar ke kantor Dewan Perwakilan Daerah PDIP Jateng. Adapun pada acara pemberangkatan rombongan, terlihat sang istri, Selvi Ananda dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo.
(Baca: Ingin Jadi Walikota Solo, Gibran Kunjungi Kediaman Megawati)
Namun, Selvi mengatakan dirinya tidak ikut mengantar Gibran mendaftar ke Semarang lantaran putri mereka masih terlalu kecil untuk ditinggal. "Saya doa yang terbaik untuk mas Gibran. Saya bersama ibu Iriana di rumah tidak bisa ikut mengantarkan ke Semarang," kata Selvi.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan orang-orang disekitar Jokowi tak akan ikut campur memenangkan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang berencana ikut Pilkada 2020 mendatang.
Selain Gibran, Bobby Nasution yang merupakan menantu Jokowi berencana ikut serta di Pilwalkot Medan. Bobby juga akan mendaftar lewat PDI Perjuangan di Sumatera Utara pada Selasa (3/12).
(Baca: Jalan Gibran Rakabuming, Putra Jokowi di Antara PDIP dan Gerindra)
Moeldoko juga menepis anggapan politik dinasti mulai terbangun di keluarga Jokowi. Menurutnya, Gibran dan Bobby hanya menggunakan hak politiknya sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Mantan Panglima TNI itu juga menganggap Gibran dan Bobby berhak ikut Pilkada lantaran keduanya tak pernah dicabut hak politiknya. Pasalnya, putra dan menantu Jokowi itu tak pernah melanggar hukum pidana lebih dari lima tahun.
“Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya,” kata Moeldoko.