120 Kapal Cantrang dari Jateng Siap Melaut ke Natuna
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebut sebanyak 120 unit kapal ikan tangkap asal Jawa Tengah (Jateng) siap dikirim ke perairan Natuna. Hal ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing.
Ketua Dewan Pakar KNTI, Alan F. Karopitan mengatakan saat ini masih terjadi kekosongan kuota 540 kapal nelayan berukuran 100 Gross Tonnage (GT) di zona ekonomi ekslusif (ZEE) Natuna. Data tersebut didapatkan setelah KNTI berdiskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Ada kekosongan sekitar 540 kapal berukuran rata-rata 100 GT. Jateng sudah menyanggupi 120 kapal ikan ke Natuna. Kuat dugaan itu adalah kapal-kapal cantrang," kata Alan di Jakarta, Kamis (9/1).
(Baca: Kunjungi Natuna, Jokowi Ingin Tegaskan Hak Berdaulat RI di Laut)
Meski demikian, menurutnya kapal cantrang tersebut masih asli dan belum dimodifikasi, sehingga tidak merusak lingkungan. Selain itu, kapal cantrang tersebut juga mengambil ikan di perairan ZEE dengan kedalaman mencapai 7 kilometer.
Pihaknya juga merespons positif rencana pemerintah mengirim kapal nelayan untuk mencari ikan di perairan Natuna Utara. Upaya tersebut tidak bertentangan dengan perizinan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), di mana laut Jawa dan laut Natuna Utara jaraknya berdekatan.
Tak hanya itu, selama ini kapal-kapal besar di atas 30 GT yang melaut di pesisir sering bersinggungan dengan kapal-kapal kecil sehingga rencana itu dianggap dapat menguntungkan nelayan kecil.
Oleh karena itu, dia pun berharap nelayan besar yang menggunakan jaring trawl diharapkan akan menyusul melaut ke Natuna.
(Baca: Pemerintah akan Optimalkan Industri Perikanan di Perairan Natuna)
"Karena 96% nelayan kecil itu sudah berada di pesisir, kalau kapal besar akan diarahkan ke sana (Natuna) malah bagus," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah bakal memobilisasi nelayan dari Pantai Utara Jawa untuk menangkap ikan di Laut Natuna Utara.
Hal itu dilakukan setelah kapal-kapal dari Tiongkok bersikukuh menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal.
Ia menjelaskan, selama ini, tidak banyak nelayan Indonesia yang melaut di wilayah perairan tersebut karena berbagai kendala. Padahal, Laut Natuna Utara merupakan kawasan perairan yang kaya akan sumber daya laut.
“Pemerintah akan mendukung Saudara-saudara untuk ke sana,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (6/1).