Jokowi: Semua ASN Pusat Pindah ke Ibu Kota Baru pada 2024

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Jumat (17/1) memastikan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah pusat akan pindah ke ibu kota baru tahun 2024
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ameidyo Daud
17/1/2020, 18.18 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah pusat akan pindah ke ibu kota baru pada 2024. Artinya, ada 1,4 juta ASN yang akan pindah dari Jakarta dalam empat tahun mendatang.

Jokowi mengatakan pemindahan ini sejalan dengan target selesainya pembangunan ibu kota baru tahap pertama. “Pindah semuanya langsung,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).

(Baca: Jokowi Sebut Draf RUU Ibu Kota Sudah Rampung)

Pada tahap pertama tersebut, pemerintah akan merampungkan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Di wilayah tersebut rencananya akan dibangun klaster pemerintahan. “Kami harapkan seperti itu (semua ASN pemerintah pusat pindah pada 2024),” kata Jokowi.

Meski demikian, Presiden masih menghitung jumlah ASN yang tak ingin pindah dari Jakarta. Dia sudah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk menyurvei minat pindah pegawai pemerintah.

“Kira-kira (ASN) yang ingin enggak pindah berapa persen, kami harus tahu dong,” ujar Jokowi.

(Baca: Bus otonom, Angkutan Umum Impian Jokowi untuk Ibu Kota Baru)

Pemerintah telah menetapkan lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nantinya, ibu kota baru akan berisi beberapa klaster mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, riset, hiburan, dan finansial.

Jokowi juga berencana menerapkan kendaraan otonom atau tanpa awak sebagai transportasi massal di ibu kota baru. Kendaraan otonom akan mulai diterapkan di ibu kota baru pada 2024.

Mantan Wali Kota itu juga menaksir Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan ibu kota baru tak akan lebih dari Rp 100 triliun. Pasalnya, pemerintah akan bekerja sama dengan swasta dalam membangun ibu kota baru.

(Baca: Luhut Sebut Dana Softbank Bukan untuk Kantor Presiden di Ibu Kota Baru)

Reporter: Dimas Jarot Bayu