Jokowi Putuskan Rencana Pembelian Alutsista dari Prancis Pekan Depan

Presiden Jokowi belum menyepakati rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Prancis. Wacana itu akan dibahas terlebih dulu dalam rapat terbatas yang akan berlangsung pekan depan.

“Pekan depan kami akan rapat terbatas dengan Pak Menhan di Surabaya,” kata Jokowi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1).

Setelah rapat terbatas tersebut, Jokowi akan memutuskan jadi tidaknya Indonesia membeli alutsista dari Prancis. Tak hanya itu, Jokowi bakal menetapkan rencana pembelian alutsista dari Korea Selatan dan negara-negara lain di Eropa Timur.

Rencana impor alutsista diusulkan Prabowo usai berkunjung ke luar negeri beberapa waktu lalu. Menhan mengunjungi tujuh negara sejak November 2019.

(Baca: Jokowi Minta Prabowo Ubah Belanja Alutsista jadi Investasi Pertahanan)

Ketujuh negara tersebut yaitu Malaysia, Thailand, Turki, Tiongkok, Jepang, Filipina, dan Prancis. “Segera akan diputuskan (rencana pembelian alutsista),” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memastikan bahwa industri pertahanan dalam negeri siap mengekspor alutsista. Menurutnya, ada beberapa negara yang tertarik membeli alutsista dari Indonesia.

Salah satu negara yang tertarik yakni Filipina. Saat ini, rencana ekspor alutsista ke Filipina masih dalam proses tender. “Masih sedikit proses dan kemungkinan juga akan dimenangkan oleh kami,” kata dia.

Dikutip dari surat kabar La Tribune, Indonesia tertarik membeli beberapa alutsista dari Prancis. Rencananya, Indonesia akan memboyong 48 jet tempur Dassault Rafale, empat kapal selam Scorpène, dan dua kapal korvet GoWind buatan Prancis. 

(Baca: Jokowi Bela Prabowo yang Kerap Pergi ke Luar Negeri)

Pada Oktober lalu, Jokowi sempat meminta Prabowo Subianto menyetop impor alutsista. Ia berharap, Prabowo memanfaatkan anggaran kementerian untuk memacu pengembangan industri strategis di bidang pertahanan.

"Sedapat mungkin jangan smapai kita impor semuanya, tetapi anggaran yang ada harus dimanfaatkan untuk pengembangan industri strategis," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Oktober 2019 (31/10).

Pengembangan industri strategis harus dilakukan dari hulu sampai hilir, bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Dengan adanya pengembangan industri strategis, Jokowi berharap Indonesia dapat memenuhi Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Force (MEF).

(Baca: Jokowi Minta Prabowo Setop Impor dan Kembangkan Industri Alutsista)

Namun, dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada November 2019 lalu, Prabowo mengatakan Indonesia perlu meningkatkan pertahanan dan keamanan.

"Kami inginkan suatu kemampuan pertahanan yang memadai, saya selalu katakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas dan sangat kaya sumber daya alam, dari dulu selalu jadi incaran banyak bangsa lain," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, November lalu (11/11) dikutip dari Antara.

(Baca: Prabowo: Tak Hanya Tiongkok yang Langgar Hak Berdaulat RI di Natuna)