Dalam 100 hari kabinet Jokowi-Ma'ruf, ada lima kementerian yang dinilai memiliki prestasi terburuk. Peringkat pertama adalah Kementerian Agama. Posisi berikutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Faktor yang membuat nilai lima kementerian itu buruk adalah isu korupsi (31%), membuat gaduh (18%), menterinya politikus (11%) dan memiliki rekam jejak buruk (10%). Sisanya adalah tidak dikenal (15%) dan faktor lainnya (15%).
Penilaian itu berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion di lapangan pada 10 sampai 13 Januari 2020 terhadap 1.600 responden di seluruh Indonesia. “Lima kementerian tersebut dianggap paling tidak produktif oleh publik,” ucap Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah di Jakarta, Sabtu (8/2).
Meskipun baru berjalan 100 hari, sebanyak 42% responden setuju perlu adanya pergantian kabinet atau reshuffle. Selanjutnya, 36% responden mengatakan tidak perlu melakukan reshuffle, dan 22% lainnya tidak menyatakan pendapat.
(Baca: Jokowi Tegaskan Tak Ada Target 100 Hari Kerja di Periode Kedua)
Riset itu mencatat, ada tiga menteri yang dianggap perlu direshuffle. "Pertama, Menkumham Yasonna Laoly," ujar Dedi. Dua menteri lainnya yakni Menteri Agama Jendral Fachrul Razi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Di sisi lain, ada lima kementerian yang dianggap memiliki prestasi terbaik. "Posisi puncaknya Kementerian Luar Negeri," ujar dia.
Kementerian Luar Negeri memilliki nilai (84%), lalu dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (80,3%), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (77%), Kementerian Dalam Negeri (75,8%), dan Kementerian Pertahanan (74%).
Alasan responden memilih lima kementerian itu karena sosok menterinya. Sebanyak 24% responden menilai hasil kerjanya bagus, 15% menganggap menterinya pintar, dan 12% menganggap pernyataan menterinya konsisten. Hal lainnya yang membuat lima menteri ini dinilai baik adalah sikap konsisten (12%), tegas (10%), populer (6%), dan lainnya (33%).
(Baca: Istana Bantah Kebebasan Masyarakat Dibungkam Selama 100 Hari Jokowi)