Hasil Survei PPI: 61,4% Responden Puas Kerja Jokowi, 33% Tidak Puas
Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Politika Research Consulting (PRC) hari Minggu (23/2) merilis hasil survei soal kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama 100 ahri kerja. Dalam hasil survei, 61,4% responden mengatakan mereka masih puas terhadap kinerja Jokowi.
Sedangkan 33% menyatakan ketidakpuasan atas kerja pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Sisanya sebanyak 5,6% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
“Ini awal bahwa Jokowi dapat masukan publik untuk memberi waktu bagi para Menteri,” kata Direktur PPI Adi Prayitno di Jakarta, Minggu, (23/2).
(Baca: Hasil Survei 2 Lembaga: Prabowo Calon Presiden Terkuat 2024)
Sedangkan survei PPI dilakukan pada 2.197 responden pada 220 desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Survei yang dilakukan 25 Januari hingga 10 Februari 2020 ini menggunakan wawancara dan margin of error 2,13%.
Dalam survei tersebut, 68,1% responden menyatakan yakin bahwa periode kedua Jokowi akan lebih baik dari lima tahun pertama. Sedangkan 19,2% menyatakan tidak yakin dan 12,7% tidak tahu atau tak menajwab. “Ini saatnya Jokowi meninggalkan legacy (warisan) yang baik,” kata Adi.
Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting Rio Prayogo mengatakan masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 33% berada di wilayah yang bukan basis pemilihnya pada Pemilihan Presiden 2019. Dia mengatakan Jokowi mengalami kekalahan pada Pilpres 2019 di Sumbar, Riau dan Jawa Barat.
"Residu Pilpres 2019 masih cukup terasa pada wilayah-wilayah itu. lni pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan," kata Rio.
Selain itu dari hasil survei dengan pertanyaan tertutup, ketidakpuasan masyarakat dipengaruhi oleh kebijakan Jokowi mencabut subsidi listrik dan gas elpiji. Sebanyak 72,6% responden tidak setuju dengan rencana kebijakan pencabutan subsidi listrik. Sedangkan 60,5% tak sepakat dengan penyesuaian harga elpiji.
Di sisi lain, kepuasan masyarakat terhadap masifnya pembangunan dan pemberian kartu pintar serta sembako murah terhitung masih tinggi. Pada kebijakan pemindahan ibu kota, responden yang mendukung sebesar 56,9%. Sedangkan responden yang puas terhadap pemberantasan korupsi 53,4%.
"Pembangunan infrastruktur 76,6%, pembangunan Sumber Daya Manusia 86,1%, penanggulangan bencana 64,1%, Kartu Prakerja 76,5%, Kartu Indonesia Pintar Kuliah 86,6 persen dan Kartu Sembako Murah 86,8%," kata Rio.
(Baca: 100 Hari Pemerintahan, Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, Ma’ruf Rendah)