Pemerintah menargetkan rancangan awal atau pra-masterplan dapat selesai tahun ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappennas), Suharso Monoarfa mengatakan, rancangan awal masterplan tersebut dapat membantu menentukan titik nol ibu kota negara.
"Titik nol dapat berupa lokasi Istana Negara ataupun alun-alun kota," kata
Suharso usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2).
(Baca: Jokowi Serahkan RUU Ibu Kota Baru ke DPR Akhir Maret)
Ibu kota negara akan pindah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur mulai semester I pada 2024. Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai ibu kota negara akan diserahkan kepada DPR usai masa reses pada akhir Maret.
Pembangunan ibu kota negara membutuhkan anggaran sebesar Rp 466 triliun dengan sumber dari APBN sebesar Rp 96 triliun. Sisanya diperkirakan dari swasta murni sebesar Rp 120 triliun dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Suharso menyatakan porsi pendanaan dapat berubah. "Siapa tahu, KPBU mau swasta murni, silakan," ujar dia.
Pemerintah juga telah menyiapkan klaster dalam masterplan untuk ditawarkan kepada investor. Nantinya, pemerintah akan memperhatikan sektor terkait memiliki Internal Rate of Return (IRR) yang sesuai untuk investor.
Ia pun mengatakan, wilayah investasi tidak akan berbenturan dengan rencana pemerintah. Sebab, masterplan tersebut akan memuat rencana tata ruang dan wilayah secara jelas. "Sepanjang mengikuti masterplan, kalau mau bikin daerah wisata, mixed use, shopping mall, silakan," ujar dia.
(Baca: Luhut Sebut 30 Investor Berminat Garap Ibu Kota Baru)