Pemerintah Luncurkan Konsep Investasi Hijau di Papua dan Papua Barat

ANTARA FOTO/Thoyib
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (tengah) meninjau pasar khusus Mama Papua di Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Minggu (27/10/2019).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Martha Ruth Thertina
27/2/2020, 12.07 WIB

Pemerintah meluncurkan konsep investasi hijau alias investasi ramah lingkungan di Papua dan Papua Barat pada Kamis, 27 Februari 2020. Dengan konsep tersebut, pemanfaatan sumber daya alam akan tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan.

“Ini akan menjadi skema yang tepat untuk mempromosikan pembangunan Papua dan Papua Barat," kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Sorong, Papua Barat, Kamis (27/2).

Pada tahap awal, investasi hijau di Bumi Cenderawasih akan didorong untuk budidaya hasil pertanian, seperti kakao, kopi, pala, dan rumput laut. Selain itu, untuk budidaya perikanan dan pengembangan ekowisata.

(Baca: BKPM Ungkap 8 Masalah Investasi di Papua Barat)

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, hasil budidaya pertanian, perikanan, dan perhutanan di wilayahnya telah berkontribusi sebesar Rp 8,32 triliun kepada Produk Domestik Bruto 2018. Namun, pertumbuhan sektor tersebut masih rendah, yakni 2,87%.

Maka itu, ia menilai penting investasi hijau guna mendorong sektor tersebut. “Dukungan investasi untuk melakukan replikasi, meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, mengatasi tantangan budidaya seperti serangan hama dan penyakit,” ujarnya.

Menurut dia, Pemprov Papua Barat telah menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan perizinan investasi. Jika berbagai hal tersebut bisa berjalan optimal, dia meyakini ekonomi Papua bisa tumbuh lebih tinggi.

“Ini potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua dengan tetap menjaga hutan dan lahan,” kata dia.

(Baca: Draf RUU Daerah Kepulauan Masuk DPR, Atur Pembangunan 8 Provinsi)

Dalam mendukung investasi hijau, Luhut menjelaskan, pemerintah pusat juga bakal mengembangkan prakarsa pembangunan rendah karbon. Pemerintah bakal memperkuat moratorium konsesi perkebunan kelapa sawit, hutan alam primer, serta lahan gambut.

Ia lantas meminta dukungan dari organisasi internasional untuk mengawasi berjalannya program investasi hijau ini. “Dengan segala hormat saya, terkadang kalau hanya kami saja, kami tidak serius mengawasinya,” kata Luhut.