Luhut Klaim Jokowi Telah Tunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru

Kementerian PUPR
Desain Ibu Kota Baru
Penulis: Rizky Alika
Editor: Safrezi Fitra
29/2/2020, 10.03 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara yang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Meski begitu, ia mengatakan jabatan tersebut akan diumumkan langsung oleh Jokowi.

“Presiden sudah menunjuk. Sepanjang yang saya tahu begitu. Tetapi biarlah nanti resmi diumumkan Presiden,” kata dia di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (29/2).

Sebagaimana diketahui, kepala badan tersebut nantinya memiliki kedudukan setingkat menteri. Dengan begitu, kerja Badan Otorita Ibu Kota dapat melibatkan semua kementerian/lembaga. Badan Otorita juga memiliki dewan pengawas dan dewan pengarah. Badan Otorita bakal bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(Baca: Bangun Ibu Kota Baru, Jokowi Gandeng 3 Konsultan asal AS dan Jepang)

Latar belakang pembentukan Badan Otorita tersebut karena ada banyak isu yang harus diselesaikan terkait pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya seputar daerah otonomi, daerah istimewa, dan distrik pemerintahan.

Badan Otorita pun memiliki masa kerja hingga pembangunan ibu kota baru selesai. Selanjutnya, badan tersebut akan digantikan oleh pemerintahan yang dibentuk di provinsi ibu kota baru.

Hingga kini, Jokowi belum juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Otorita Ibu Kota. Padahal, beleid tersebut telah rampung serta menunggu diteken oleh Mantan Wali Kota Solo tersebut sejak pertengahan Januari lalu.

(Baca: Tinggal Diteken Jokowi, Perpres Badan Ibu Kota Baru Segera Terbit)

Sekadar informasi, pembangunan dan pemindahan ibu kota akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama,  pembangunan lahan seluas 6.000 hektare (ha) di Penajam Paser Utara. Di sana akan dibangun distrik pemerintahan, yang diharapkan rampung pada 2024. Istana Presiden dan masjid akan menjadi bangunan pertama pemerintahan yang berdiri di Penajam Paser Utara.

Tahap kedua, pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru. Lokasinya di Kabupaten Kutai dengan luas lahan 40 ribu ha. Lahan tersebut juga meliputi kawasan Bukit Soeharto..