Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo kembali menyinggung soal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memakai cadar. Ia meminta pegawai yang bekerja di kementeriannya untuk melepas cadar ketika tiba di kantor.
Bukan pertama kalinya Tjahjo melontarkan pernyataan agar pegawai negeri wanita melepas cadarnya. Bulan Oktober 2019 lalu politisi PDI Perjuangan tersebut tak menggunakan niqab di kantor pemerintahan.
Ia pun mempertanyakan bagaimana ASN tersebut melayani masyarakat namun menggunakan cadar. Meski begitu, ia menyatakan saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang larangan penggunaan pakaian tersebut.
"Begitu Anda berangkat dari rumah, silakan pakai cadar. Begitu masuk kantor silakan lepas," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (5/3).
(Baca: Menag Sebut Belajar Agama Lewat Medsos Rawan Jadi Intoleran)
Tjahjo menceritakan, ada peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang melamar di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), namun menggunakan cadar. Akhirnya, peserta tersebut tidak lolos tes seleksi. "Itu terpaksa tidak diluluskan karena tidak mau melepaskan cadarnya," ujar dia.
Ketiadaan aturan ini disebut Tjahjo jadi penghalang pihaknya mengatur PNS. Ia mengatakan siap memberi sanksi terhadap pegawai negeri yang yang berhubungan sesama jenis, namun tak ada regulasi yang jelas mengatur. “Tapi ini tidak ada Undang-undangnya, bingung,” ujar dia.
Tjahjo lalu menjelaskan pada era Presiden Soeharto, hal-hal yang mengatur urusan pegawai negeri sebenarnya telah ada. Dia mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dibuat agar pegawai pria sulit untuk berpoligami. “Ini bagian dari manajemen ASN,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait wacana larangan penggunaan cadar bagi ASN). Menurutnya, penggunaan cadar merupakan hak berpakaian masing-masing orang.
Meski demikian, Jokowi menilai setiap institusi punya aturan terkait cara berpakaian, termasuk soal penggunaan cadar dan celana cingkrang. Setiap aturan berpakaian di institusi tersebut wajib diikuti. "Kalau memang itu ada ketentuan cara berpakaian, ya tentu saja harus dipatuhi," kata Jokowi.
(Baca: Heboh Cadar & Celana Cingkrang, Jokowi Minta Aturan Institusi Dipatuhi)