Luhut Minta Kemenhub Siapkan Skema Transportasi Jika Mudik Dilarang
Pemerintah membuka kans adanya larangan mudik demi mencegah penyebaran virus corona Covid-19. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan dirinya tengah membuat skema mobilisasi transportasi jika keputusan tersebut diambil.
Dia mengatakan arahan merancang skema disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sebelumnya mengatakan jika pandemi corona tak kunjung membaik maka larangan mudik siap diambil.
“Pak Luhut minta kepada saya kalau ada pernyataan mudik dilarang, skema kami seperti apa,” kata Budi di Jakarta, Jumat (17/4).
(Baca: Kasus Covid-19 Makin Banyak, Luhut Kaji Larangan Mudik Lebaran)
Budi menjelaskan skema yang dirancang meliputi trasnportasi umum serta kendaraan pribadi. Namun dia mengatakan keputusan jadi tidaknya kebijakan tersebut masih menunggu rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
“Indikator sebuah kebijakan dihitung dari seluruh aspek,” kata Budi.
Luhut sebelumnya beralasan pemerintah tidak ingin episentrum corona dari Jakarta berpindah ke wilayah lain. Biarpun begitu, pemerintah tak akan menerapkan karantina wilayah atau lockdown.
“Bukan tidak mungkin pemerintah katakan tidak ada ada mudik," kata Luhut saat menggelar teleconference di Jakarta, Selasa (14/4) malam.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memperkirakan 1,3 juta orang yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mudik pada tahun ini. Makanya pemerintah diminta segera membuat aturan yang melarang mudik agar daerah di luar Jabodetabek aman dari penularan corona.
MTI menghitung angka potensi mudik tahun ini berdasarkan jumlah 3,5 juta orang masyarakat Jabodetabek yang mudik per tahunnya. “Berdasarkan hasil rapat dengan Kemenhub, sekitar 900.000 orang sudah mudik sisanya tinggal 2,6 juta yang belum pulang,” kata Ketua MTI Agus Taufik Mulyono beberapa waktu lalu.
(Baca: Survei KIC: Imbauan Pemerintah Tak Surutkan Hasrat Mudik Jutaan Orang)