Pengembangan CBM Diklaim Hemat Impor Elpiji Rp 28 Triliun per Tahun

Arief Kamaludin | Katadata
Depot LPG Pertamina Tanjung Priok menyalurkan kebutuhan LPG baik rumah tangga dan industri ke wilayah DKI dan sebagian Jawa Barat, khusus Satgas pada kebutuhan bulan Ramadhan disiapkan agen pangkalan siaga sebanyak 60 agen dan 200 pangkalan.
Penulis: Anggita Rezki Amelia
Editor: Arnold Sirait
30/5/2018, 21.54 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong pengembangan gas metana dari batu bara (Coal Bed Methane/CBM). Ini karena pengembangan CBM bisa menjadi pengganti elpiji, sehingga menghemat impor.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pengembangan CBM bisa menghemat anggaran hingga US$ 2 miliar per tahun atau sekitar Rp 28 triliun. Ini karena saat ini, dari 6,5 juta ton kebutuhan elpiji, 3 juta tonnya berasal dari impor. "Kalau coal diubah jadi gas itu bisa menggantikan impor elpiji,"ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR Jakarta, Rabu (30/5).

Jonan pun meminta agar Pertamina bisa menjadi pionir dalam pemanfaatan CBM untuk menekan impor elpiji. Perusahaan milik negara itu dengan menggandeng perusahaan tambang swasta untuk mengembangkan CBM.

Saat ini ada konsorsium PT. Bukit Asam, PT Pertamina, PT. Pupuk Indonesia dan PT Candra Asri Petrochemical bersama Lemigas dan tekMIRA yang mengembangkan teknologi konversi batubara ke gas. Mereka akan mengubah batu bara menjadi proyek Dimetil Eter (DME) berkapasitas 0,4 juta ton per tahun.

Dimetil Eter itu dapat digunakan untuk mengganti elpiji. Proyek industri DME berbasis batu bara juga sedang dikembangkan oleh Berau Nusantara Kawasan Industri di Kaltim  dengan kapasitas 0,35 – 1 juta ton per tahun.

Atas dasar itu, menurut Jonan proyek CBM masih ekonomis. Apalagi dengan harga minyak yang kini tengah meningkat. Paling tidak hingga harga minyak di kisaran US$ 50 per barel, pengembangan CBM masih ekonomis bagi pelaku usaha. “Jadi pemanfaatan batu bara tidak hanya gali lalu jual,"kata dia.

Untuk mendukung pengembangan CBM, Pemerintah siap untuk memberikan izin dengan cepat. Ini untuk membantu badan usaha yang mau mengerjakan proyek CBM.

Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian tidak sependapat dengan Jonan. Proyek CBM seharusnya bisa dikerjakan pemerintah melalui penugasan ke BUMN. Alasannya jika diberikan ke swasta, tidak akan mau karena tak semua proyek CBM ekonomis. "Seharusnya ini di pemerintah, jangan di lepas ke swasta karena tidak ada yang mau," kata dia.

Namun untuk menarik bagi badan usaha, Pemerintah  bisa  memberikan insentif libur pajak atau tax holiday. "Kalau insentif saya yakin untuk tax holidaynya itu ada, di pemerintah pusat sudah ada," kata dia.

(Baca:  Adaro Tak Tertarik Kembangkan CBM di Indonesia)

Dari data Kementerian ESDM cadangan batubara Indonesia untuk dikembangkan masih besar. Tahun 2017 cadangan terkira untuk batubara mencapai 11,69 juta ton, lalu cadangan terbuktinya mencapai 12,54 juta ton.

Reporter: Anggita Rezki Amelia