Tekan Harga Gas Industri, BPH Migas Persilakan Iuran Gas Pipa Dihapus

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tak masalah jika iuran penyaluran gas pipa yang selama ini dikenakan kepada badan usaha dihapuskan. Apalagi, tujuannya untuk menekan harga jual gas industri.

Sesuai peraturan presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, harga gas industri ditetapkan sebesar US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU). Namun, ketentuan ini belum mampu terealisasi.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menjelaskan penerimaan dari iuran penyaluran gas pipa tidak signifikan. Berdasarkan catatan lembaganya, total penerimaan dari iuran migas sebesar Rp 1,32 triliun. Dari jumlah tersebut, iuran gas berkontribusi sebesar Rp 285 miliar atau 22%, sedangkan sisanya adalah kontribusi iuran minyak.

"Kalau iuran dari badan usaha gas kecil. Tadi saya sampaikan BPH dapat uang Rp 1,3 trilun, yang dari PGN Rp 107 miliar kami silakan (untuk dihapus)," kata pria yang akrab dipanggil Ifan tersebut di Gedung DPR, Rabu (12/2).

(Baca: BBM Satu Harga Tak Efektif, BPH Migas Ungkap Penyebabnya ke DPR)

Namun, iuran tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019. Jika ketentuan iuran mau diubah, maka regulasi tersebut harus direvisi lebih dulu.

Adapun tarif dalam PP tersebut sebetulnya sudah lebih rendah dari yang sebelumnya diatur PP Nomor 01 Tahun 2006. Di sisi lain, kontributor terbesar harga gas sebenarnya adalah biaya gas dari hulu. Tapi, “BPH mengikuti saja," kata Ifan.

Sebelumnya, PGN mengusulkan dua solusi untuk mempermurah harga jual gas bagi industri. Solusi tersebut yakni penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) pada pembelian di hulu, serta penghapusan iuran gas pipa.

(Baca: Ubah Bahan Bakar Pembangkit di 52 Titik, PLN Diprediksi Hemat Rp 1,9 T)

Perusahaan mengusulkan penghapusan iuran gas pipa, sehingga pengeluaran untuk iuran tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur gas.