Kemenhub Akan Perpanjang Usia Angkutan Umum Jadi 15 Tahun

Ilustrasi, angkutan umum jenis Metromini menunggu penumpang di Kawasan Blok M Jakarta Selatan, (19/2). Kemenhub berencana memperpanjang batasan usia angkutan umum, dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
Penulis: Fariha Sulmaihati
Editor: Desy Setyowati
5/7/2019, 15.40 WIB

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setyadi mengatakan bahwa usia angkutan umum yang boleh beroperasi akan diperpanjang dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Karena itu, Kemenhub akan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018.

Permenhub itu mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Nantinya perpanjangan usia ini juga berlaku untuk angkutan orang dalam trayek.

Perpanjangan usia angkutan umum ini didasari oleh permintaan pelaku usaha angkutan. "Usianya dibatasi, misalnya bus pariwisata, tadinya 10 tahun jadi 15 tahun," katanya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (5/7).

(Baca: Kemenhub Siapkan Skema untuk Bangun Bus Raya Terpadu)

Rancangan kebijakan tersebut masih dalam tahap harmonisasi antarkementerian dan lembaga. Budi optimistis bahwa regulasi ini bisa segera diberlakukan. Untuk bus reguler, batasannya tetap mengikuti Permenhub Nomor 89 Tahun 2014 yaitu 25 tahun.

Pada kesempatan itu, Budi juga menegaskan bahwa pemerintah belum berencana membatasi usia kendaraan pribadi. Walaupun ia mencatat ada banyak negara yang telah telah menerapkan kebijakan itu. "Sampai sekarang Indonesia belum mengatur terkait waktu untuk kendaraan pribadi," kata dia.

(Baca: Bus O-Bahn Dinilai Belum Tentu Cocok di Jakarta, Begini Alasannya)

Budi menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menggodok skema buy the service untuk meningkatkan layanan angkutan umum. Buy the service merupakan sistem pembelian layanan oleh pemerintah dari pihak swasta, dalam mengoperasikan angkutan pribadi khususnya bus.

Nantinya, konsep tersebut akan diuji coba oleh Kemenhub. Beberapa pakar dari negara yang telah menerapkan konsep itu akan membantu Kemenhub melakukan percobaan. Budi menyebutkan, daerah yang berpotensi menggunakan ide ini adalah Medan, Palembang, Denpasar, Yogyakarta, Surbaya, Bandung, dan Sorong.

Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan detail skema terutama terkait biaya pokok. Apalagi, Budi memperkirakan, proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 25 miliar supaya bisa diterapkan di semua kota.

(Baca: Transjakarta Catat Sudah 13 Ribu Penumpang Menjajal Bus Listrik)