Pemerintah tengah mengkaji penyediaan rumah menggunakan skema pembiayaan tanpa uang muka (down payment/DP) atau DP nol persen bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Perkiraannya pembiayaan untuk rumah murah tersebut dengan harga di kisaran Rp 300 juta hingga Rp 400 juta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kajian skema tersebut baru masuk dalam pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam pembahasannya, banyak skema dan inovasi dalam pembiayaan perumahan yang dapat diambil pemerintah.
"Jadi belum diputuskan sama sekali," kata Basuki di Jakarta, Rabu (18/4). (Baca juga: Rumah Murah untuk PNS, Polri & TNI: Tanpa DP dan Bisa Dicicil 30 Tahun)
Saat pembahasan rapat ini, Basuki mengusulkan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dimodikasi. Subsidi ini hanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pendapatannya di kisaran Rp 4 juta hingga Rp 7 juta per bulan. Sementara masyarakat yang memiliki gaji di atas kisaran tersebut tidak bisa mendapatkan fasilitas ini.
FLPP juga tidak bisa diberikan untuk pembelian rumah yang harganya di kisaran Rp 300 juta - Rp 400 juta. Perhitungannya, cicilan rumah untuk harga tersebut mencapai Rp 3,8 juta per bulan. Artinya, pembiayaan ini hanya untuk masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp 12 juta per bulan.
Basuki mengusulkan batas FLPP dinaikkan agar PNS, TNI, dan Polri bisa mengunakannya untuk membeli rumah di kisaran harga tersebut. Selain itu, skema pemberian subsidi tersebut dapat mengakomodasi ASN yang penghasilannya telah naik. "Tapi itu usulan yang perlu didiskusikan dulu," kata dia.
(Baca juga: Tabungan Perumahan Rakyat Ditargetkan Mulai Efektif April 2018).
Meski dia menyebut belum ada keputusan atas skema bebas uang muka ini, namun perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk memberikan fasilitas DP nol persen. Pemerintah juga menjanjikan perbankan akan tetap mendapatkan bunga komersial dari penyaluran kredit ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan skema pembiayaan yang dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan.
Program rumah murah ini tanpa uang muka (down payment), berbunga lebih rendah dari bunga komersial dan memiliki jangka waktu pembayaran cicilan yang panjang.
"Akan didukung PT Taspen dan PT Asabri agar bisa down payment nol persen dan bunga yang rendah," kata Bambang di Jakarta, kemarin.
Bambang memperkirakan kredit multi guna untuk program rumah murah ini akan memiliki masa cicilan hingga 30 tahun. Bahkan, hingga melewati masa pensiun para aparatur negara.
Dia menjelaskan metode cicilannya nanti akan dipotong langsung dari pembayaran gaji tiap bulannya. Namun dia mengingatkan bahwa kredit ini bukan kewajiban, hanya sekedar opsi pembiayaan yang meringankan PNS, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah.