Pemerintah Batalkan Rencana Ekspor Ratusan Ribu APD ke Korsel
Pemerintah membatalkan rencana ekspor sekitar ratusan ribu alat pelindung diri (APD) ke Korea Selatan. APD tersebut disalurkan untuk kebutuhan para petugas medis dalam negeri untuk menangani pasien virus corona atau Covid-19.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Muhammad Khayam mengkonfirmasi mengenai pembatalan ekspor tersebut. Dia menyebut, APD tersebut diproduksi dan diekspor oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di kawasan berikat di Pulau Jawa.
"Benar akan ekspor, tapi batal dan diteruskan ke delam negeri karena lebih membutuhkan," kata Khayam kepada katadata.co.id, Selasa (24/3).
(Baca: BNPB Minta Kemenperin Kerahkan Industri Produksi APD dan Masker)
Khayam mengatakan, ekspor tersebut memang sudah direncanakan lama, jauh sebelum permintaan masker dan APD di dalam negeri meningkat signifikan karena pandemi corona.
Dia menyatakan, saat ini ada sekitar 25 produsen masker dan 23 produsen APD di Indonesia. Sebelum isu wabah corona membesar, produsen tersebut memang lebih banyak menggantungkan penjualannya ke pasar ekspor lantaran penjualannya di pasar dalam negeri sangat kecil.
Ketika isu corona merebak dan permintaan masker dan APD di Indonesia naik drastis, kapasitas produksi pembuat masker tersebut tak siap menampung lonjakan permintaan.
"Oleh karena itu, kami sedang membahas bagaimana pabrik tekstil ikut mengkonversi kapasitasnya untuk memenuhi demand saat ini. Ini sedang kami hitung kebutuhan dan kemampuan industrinya," ujar Khayam.
Penghitungan ini menurutnya mencakup sejumlah hal dari sisi bahan baku hingga pembahasan mengenai standar kelayakan kesehatan produk. "Ini yang sedang kita cari alternatif, termasuk mengkaji kemungkinan mengenai relaksasi," kata dia.
Kemenperin menyerahkan APD yang batal diekspor itu kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB lalu mendistribusikan 40 ribu APD ke pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan kardus berlogo perusahaan APD merek Korea Selatan namun bertuliskan Made in Indonesia.
Kepala BNPB yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengajak Kemenperin untuk mendorong industri dalam negeri memproduksi APD, masker, hand sanitizer dan kebutuhan lain dalam menghadapi pandemi corona.
(Baca: Masih Ekspor, Jokowi Perintahkan Industri Pasok APD ke Rumah Sakit)
Doni mengatakan bila industri dikerahkan maka tak perlu ada impor berbagai produk tersebut. "Semua industri yang berpotensi untuk mendukung penanganan Covid-19 ini akan dioptimalkan," kata Doni.
Dia memperhitungkan, Indonesia membutuhkan jutaan APD jika pandemi corona berlangsung dalam waktu lama. Untuk itu, pasokan di dalam negeri harus dipastikan cukup.
Hingga hari ini, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah menyalurkan 105 ribu unit APD yang merupakan produksi dalam negeri. Beberapa produsen rencana mengekspor APD tersebut ke berbagai negara, namun pemerintah mencegahnya dan meminta mereka memprioiritaskan kebutuhan domestik.
(Baca: Pemerintah Akan Distribusikan 2 Ribu APD untuk RS Daerah pada 25 Maret)
Sementara itu, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan kesanggupan memproduksi masker dan APD. Namun, produksi masker dan APD saat ini terganjal kebijakan safeguard dan bea masuk terhadap bahan baku impor.
Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mengatakan berharap ketentuan safeguard dan bea masuk bahan baku impor tak berlaku untuk produksi masker dan APD.
Sehingga produsen tekstil dapat memasok kebutuhan masker dan APD dalam negeri dengan kualitas baik dan harga yang lebih terjangkau.