INFOGRAFIK: Perjalanan Karier Begawan Ekonomi Sumitro Djojohadikusumo

Begawan ekonomi sekaligus politikus Sumitro Djojohadikusumo dikenal sebagai pelopor program industrialisasi di Indonesia pada era 1950-an. Program yang diberi nama Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) ini, dia rumuskan semasa menjabat menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada era Kabinet Natsir.

Program dan pemikiran Sumitro disebut-sebut menginspirasi sejumlah program ekonomi pemerintahan saat ini. Dua di antaranya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan Koperasi Merah Putih.

Sumitro lahir di Kebumen pada 29 Mei 1917. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya di Hogere Burger School, dia melanjutkan studi ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi atau Nederlandsche Economische Hogeschool di Rotterdam, Belanda. 

Dia sempat berhenti untuk studi filsafat dan sejarah di Universitas Sorbonne, Paris. Di sanalah, Sumitro banyak bertemu tokoh-tokoh sosialis yang kemudian mempengaruhi pemikirannya. 

Setelahnya, Sumitro kembali menyelesaikan studi doktoratnya di Belanda. Disertasinya berjudul ‘Het Volkscredietwezen in de Depressie’ atau ‘Perkreditan Rakyat di Masa Depresi’, kemudian diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tahun 1989.

Pasca-kemerdekaan Indonesia, Sumitro kembali ke Indonesia dan ditunjuk menjadi staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Dia menjadi delegasi Indonesia di sejumlah konferensi internasional, seperti sidang General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) di Havana, Kuba dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

Selain menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Natsir, pada era Orde Lama, dia juga pernah ditunjuk menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap.

Sumitro juga aktif mengajar dan menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada tahun 1953, dia turut mendirikan Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi UI (LPEM FEUI). 

Dalam karier politik, sepulang dari Belanda, Sumitro bergabung dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI) hingga pada 1951, dia terpilih menjadi Ketua PSI. Namun begitu, pada 1960, PSI dibubarkan beriringan dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dianggap sebagai gerakan pemberontakan. Pasca keterlibatan dalam PRRI ini, Sumitro menetap di luar negeri sebagai konsultan ekonomi swasta.

Pada era Orde Baru, Sumitro dipanggil kembali ke Indonesia untuk menjadi Menteri Perdagangan Kabinet Pembangunan I. Dia melakukan stabilisasi ekonomi makro setelah krisis ekonomi era Demokrasi Terpimpin, termasuk menurunkan inflasi, menjalankan liberalisme perdagangan lewat peningkatan ekspor non-migas, dan membuka Indonesia terhadap investasi asing.

Pada era Kabinet Pembangunan II, Sumitro ditunjuk menjadi Menteri Negara Riset. Sumitro menginisiasi dan memimpin proyek Indonesia’s Long-Term Growth Perspectives yang memperkuat peran perguruan tinggi dan lembaga riset dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Sumitro juga menggagas pendirian Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan & Teknologi (Puspiptek) yang kemudian diresmikan oleh penggantinya, BJ Habibie, pada 1984.

Selesai menjabat di pemerintahan, Sumitro tetap melanjutkan mengajar di FEUI. Dia juga menjadi Ketua Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) atau yang sekarang dikenal sebagai Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI). 

Sumitro kemudian mendirikan PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) yang fokus pada pemberian layanan keuangan dan pembiayaan anggota IKPN untuk mendukung kesejahteraan pegawai negeri sipil.