Pemerintah Harus Mengakui Industri Migas sedang Krisis
Kehadiran perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan acara tahunan para pelaku industri minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition ke-42 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (2/5), menuai respons positif. Tokoh senior industri migas, Subroto, menyatakan, momen tersebut menunjukkan dukungan Presiden terhadap perkembangan industri migas di dalam negeri.
“Presiden hadir karena peduli dengan masalah di industri migas. Beliau hadir untuk memberikan semangat,” kata Subroto dalam wawancara khusus dengan Desi Djayanti dari Katadata.co.id, di sela-sela acara IPA di Jakarta, Rabu (2/5).
Dalam usia 95 tahun, mantan Menteri Pertambangan dan Energi serta Sekretaris Jenderal OPEC ini masih jernih menguraikan pandangannya mengenai perkembangan dan masalah-masalah yang tengah dihadapi industri migas Indonesia. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana Anda melihat kehadiran pertama kali Presiden Jokowi di IPA Convex tahun ini?
Life, hidup itu ada up and down. Pada waktu yang lalu industri migas tinggi. Zaman dulu kita bisa memproduksi 1,5 juta barel per hari (bph) minyak. Tetapi sekarang 2018, kemampuan produksi kita kurang dari 1 juta bph. There is a kind up and down. Kita sekarang dalam titik down. Bapak Presiden hadir (di acara IPA Convex), itu karena Presiden aware there is a problem di dalam industri migas.
Beliau hadir untuk memberikan semangat kepada industri. Karena apa? Karena, pertama, Indonesia itu potensial, masih bisa menjadi negara yang berproduksi minyak. Potensi masih ada, diakui dunia. Nah, sekarang ini semangat untuk menimbulkan kembali. Terima kasih Bapak Presiden untuk mau datang. Ini adalah titik balik (industri hulu migas), dari turun mau naik lagi.
Seperti apa kondisi industri hulu migas di Indonesia saat ini?
Saya kira Presiden (perlu) mengetahui mengapa produksi turun, karena tidak ada investasi di sektor hulu. Presiden tadi menjelaskan, investor (datang) ke sini terkadang capek melihat macam-macam peraturan. Jadi, jangan sampai bertele-tele. Nah, itu pesan (Presiden) yang penting sekali. Nyatanya masalah minyak itu tidak hanya urusan dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), tapi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu sangat involved. Itu makanya Bapak Presiden “get rid all of the regulation” yang menghambat. Pesan itu penting sekali.
Apa saja regulasi yang menghambat?
Izin-izin dari kementerian ini, itu, pemerintah dalam negeri, pemerintah daerah, itu yang bertele-tele. Sekarang keputusannya, Presiden katakana, “one roof decision”. Itu yang pertama. Kedua, ”to get rid”. Barangkali kita perlu mengakui peraturan kita itu terlalu berubah-ubah. Investor punya duit, dia itu perlu melihat, ada Indonesia, ada Vietnam, ada Thailand, ada Malaysia. Duit saya itu memberi return kapan dan dimana yang paling tinggi. Jadi di dalam industri minyak itu, competitiveness itu sangat berat. Kita itu kalah di kompetisi itu.
Apa yang membedakan regulasi di masa lalu dengan sekarang?
Perubahan yang besar di Indonesia itu adalah tahun 1998. Sebelum periode reformasi, power atau kekuasaan itu di satu tangan. Jadi, regulasinya berhasil. Tetapi setelah 1998 power disperse. Banyak partai dan banyak lingkungan yang ikut serta, campur tangan di dalam masalah industri. Itu perbedaannya. Yang bikin lucu, orang Indonesia itu tidurnya di satu kamar, tapi mimpinya macam-macam. Jadi tidak ada mimpi satu. Kita maju, ada yang ke sana. Itu perbedaan fundamental.
Jadi sekarang rahasia untuk mengembalikan situasi zaman dahulu dan zaman sekarang adalah membuat mimpinya sama. Sebab, peranan industri minyak dan gas besar sekali dalam pembangunan Indonesia.
Jadi demokrasi tidak berdampak positif terhadap industri hulu migas?
Sekarang itu kita itu sudah demokrasi apa belum? Yes, demokrasi tapi kebablasan. Karena tadi, power-nya banyak sekali. Kalau dulu satu partai zaman dulu itu Golongan Karya (Golkar), sekarang partai lebih dari 70. Pikirannya itu tadi, mimpinya macam-macam. Nah menyatukan itu barangkali, hari ini mulainya Bapak Presiden interested, bertangguh, dan ingin mengembalikan lagi suasana kebesaran industri migas, “and I think he will be successfull”.
Apakah sekarang sudah timbul lagi minat investasi migas?
Bagaimana (investasi tumbuh), investor yang punya duit tetapi mereka bisa investasi di Malaysia, Thailand, Vietnam. Jadi orang punya duit tentu dia akan berpikir, “where do I get the most profit” dari uangnya. Kenyataannya Vietnam lebih menarik dari Indonesia, Thailand lebih menarik, mereka interest-nya ke sana. Kita terlalu banyak hambatan, terlalu banyak regulation yang berganti-ganti.
Kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk membangun investasi?
Pertama, pemerintah harus mengakui bahwa kita menghadapi problem. Ini kita belum mau mengakui “that we have crisis”. Itu yang pertama, kalau (kita) ada crisis.
Kedua, menimbulkan sense of urgency. Itu belum ada juga. Sekarang ini mudah-mudahan Presiden tadi menyatakan akan bertemu dengan stakeholder di dalam industri untuk menanyakan, “what is the problem?”. Itu kita kan dengar Presiden tadi (mengatakan), problem yang dihadapi oleh industri migas adalah pungutan banyak, regulasi berganti-ganti, tidak ada sense of contract, beratnya perpajakan. Mudah-mudahan (pemerintah mau) mengakui bahwa ada krisis, mudah-mudahan timbul adanya sense of urgency, lalu timbul tindakan-tindakan untuk mengatasi problem itu.
