Pemerintah berupaya menekan defisit transaksi berjalan dan memperkuat rupiah dengan meluncurkan Paket Kebijakan ekonomi ke-16 pada dua pekan lalu. Selain perluasan fasilitas libur pajak (tax holiday) dan insentif devisa hasil ekspor (DHE), paket itu memuat pelonggaran daftar negatif investasi (DNI) di 54 bidang usaha untuk pemodal asing. Namun, kebijakan itu menuai kontroversi dan kritik, termasuk dari para pengusaha. Ini buntut dari tidak satu suaranya pemerintah dan terburu-burunya merilis rencana DNI tersebut.
Paket kebijakan ini sebenarnya disasar untuk mengatasi surplus transaksi modal dan finansial yang menurun pada kuartal III 2018 lalu. Data Bank Indonesia, surplus pada kuartal III tercatat hanya US$ 4,2 miliar, turun signifikan dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 10,4 miliar. Di sisi lain ada pula masalah defisit transaksi berjalan yang naik dari US$ 4,3 miliar menjadi US$ 8,8 miliar.
Pemerintah pun menyiapkan langkah untuk mengatasi dua masalah tersebut. Untuk masalah transaksi berjalan, dikeluarkanlah kebijakan mandatori biodiesel 20%, pengendalian impor melalui kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor, serta kewajiban Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek pemerintah. “Untuk transaksi finansial, keluarlah paket VI ini,” kata sumber katadata.co.id di lingkungan pemerintahan, beberapa waktu lalu.
(Baca: Ini Tiga Bidang yang Jadi Titik Berat Paket Kebijakan Ekonomi)
Dia mengungkapkan sebenarnya kebijakan ini sudah dipersiapkan sejak tahun lalu. Namun, pembahasannya belum selesai hingga pemerintah meluncurkan kebijakan ini. Pemerintah merasa paket kebijakan ini harus segera diluncurkan, mumpung perekonomian Indonesia mulai membaik sekarang.
Sejak pertengahan tahun, nilai tukar rupiah terus melemah hingga tembus Rp 15.400 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Oktober lalu. Memasuki November, rupiah sudah kembali menguat ke level Rp 14.553 per akhir pekan lalu.
Momen ini dirasa tepat, untuk menambah keyakinan investor terhadap Indonesia. Ke depan Indonesia harus menghadapi tantangan global dan tahun politik di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang mengkoordinir keluarnya paket ini juga tidak mau melewatkan momen positif perekonomian pekan lalu. Setelah mendapat lampu hijau Jokowi akhirnya pengumuman dilakukan di Istana hari Jumat (16/11) lalu.
Saat meluncurkan kebijakan itu Darmin sempat menyebut 54 bidang usaha dibuka untuk investor asing. Namun, Konferensi pers di Istana belum lengkap, sehingga masih harus dilanjutkan dengan penjelasan lebih rinci di kantor Darmin. Kali ini giliran Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan beberapa pejabat Kemenko Perekonomian yang memberikan penjelasan detail. Namun berbeda dengan Darmin, saat itu belum ada penjelasan rinci bidang usaha apa yang dibuka sepenuhnya untuk investasi asing.
(Baca: Darmin: Perbaikan Defisit Transaksi Berjalan Perlu Bertahun-tahun)
Menurut sumber tersebut, meski Darmin menyebutkan 54 bidang usaha yang dicoret dari DNI, ternyata baru 26 diantaranya yang sudah disepakati oleh kementerian teknis. Sejumlah menteri memutuskan mundur dalam pembahasan, menjelang pengumuman dilakukan. Beberapa menteri tersebut diantaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.“Padahal dalam rapat koordinasi sebelum-sebelumnya, mereka bersemangat,” ujarnya.
Darmin membenarkan masih ada bidang usaha yang belum disepakati beberapa menteri terkait bidang usaha yang akan dibuka untuk asing. Dia mengancam pembahasannya akan dibawa ke rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Jokowi, apabila masih ada beberapa menteri yang belum sepakat. "Sudah dibahas. Bahwa masih ada yang (belum sepakat), mungkin satu dua, itu biasa,” kata Darmin.
(Baca: Pemerintah Belum Satu Suara, Baru 26 Sektor Usaha Dibuka 100% ke Asing)
Hal ini ternyata menjadi bahan kritikan bagi lawan politik untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai paket kebijakan 16 adalah bentuk kepanikan pemerintah. Paket kebijakan ini diluncurkan saat perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi buruk. Sebab, selama ini pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5%, sementara pemerintahan Jokowi sebelumnya menjanjikan hingga 7%.
Diterbitkannya paket kebijakan ekonomi 16, justru membuat bingung banyak pihak. Sebab, formula baru itu banyak menghasilkan persepsi yang simpang-siur. Pemerintah sempat menyebutkan bahwa terdapat pembukaan 54 bidang usaha untuk investasi asing melalui relaksasi DNI.
Namun, setelah mendapatkan banyak kritik, pemerintah lantas menyebutkan bahwa hanya 25 bidang usaha yang benar-benar dibuka untuk asing. “Ini menimbulkan ketidakpastian. Begitu rilis direvisi dan lainnya wait and see,” ujar Sandiaga. Pemerintah seharusnya memastikan dahulu paket kebijakan ekonomi tersebut sedari awal sebelum diumumkan. Sehingga, antarkementerian tak berbeda pendapat satu dengan yang lain.
Dari tiga kebijakan dalam paket 16, relaksasi DNI memang yang paling banyak mendapat sorotan. Kalangan pengusaha juga mengkritisi kebijakan ini. Bahkan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan meminta pemerintah menunda penerapan kebijakan relaksasi DNI.
(Baca juga: Pengusaha Kadin Minta Pemerintah Tunda Pelonggaran Investasi Asing)
Pengusaha juga meminta agar pemerintah bisa melakukan konsultasi atau melibatkan pendapat pengusaha. Sebelum memberlakukan kebijakan tersebut pekan ini, pemerintah perlu menunggu usulan dari pengusaha. "Kami secara resmi meminta penundaan, supaya kami memberikan pertimbangan," kata Rosan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menganggap revisi DNI terlalu berlebihan. Sebab, banyak sekali ketentuan dalam aturan itu hanya persyaratan kerja sama atau kemitraan, tetapi dimasukan ke DNI. Sehingga banyak sektor yang terkena DNI, meskipun asing hanya menguasai sebagian kecil kepemilikan saham.
Setelah heboh soal paket kebijakan ini meluas, Presiden Jokowi mengumpulkan para menterinya untuk rapat di Istana Bogor pada Kamis (22/11). Rapat ini memang tidak spesifik menyebutkan pembahasannya terkait paket kebijakan yang baru diluncurkan.
(Baca: Paket Kebijakan Ekonomi Dirilis Buat Tambal Defisit Transaksi Berjalan)
Sebelum rapat dimulai, Presiden berpesan agar investasi bukan saja diarahkan pada menurunkan pengangguran. Lebih dari itu, Presiden memerintahkan arus modal yang masuk harus bisa memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). "Mendorong kemitraan usaha besar dengan UMKM," kata Jokowi.
Bak pemadam kebakaran, usai rapat kemarin, Darmin dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sibuk menjelaskan dan meminta meminta pihak yang khawatir dengan kebijakan tersebut agar melihat kelompok relaksasinya terlebih dahulu.
"Industri kecil tetap kami lindungi," kata Airlangga. Menurutnya, paket kebijakan ke-16 itu justru menguntungkan UMKM. Sebab, paket kebijakan itu tidak mengubah aturan bahwa batas minimal investasi asing di Indonesia adalah sebesar Rp 10 miliar.
(Baca: Sandiaga: Paket Kebijakan Ekonomi 16 Bentuk Kepanikan)
Sektor usaha yang dicoret dalam DNI dibagi menjadi lima kelompok. Kelompok A berisi empat bidang usaha yang sebelumnya masuk dalam kelompok yang dicadangkan untuk UMKM-Koperasi (UMKM-K), kemudian dikeluarkan. Kelompok B berisi satu bidang usaha yang sebelumnya mensyaratkan kemitraan dengan badan usaha yang lebih besar. Dengan dikeluarkannya dari DNI, maka syarat kemitraan ini tidak berlaku lagi.
Kelompok C berisi tujuh bidang usaha jasa yang sebelumnya hanya bisa dimasuki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 100%, dibuka untuk UMKM-K, PMDN, dan PMA. Kelompok D berisi 17 bidang usaha yang sebelumnya dibuka untuk PMA tetapi memerlukan rekomendasi dari kementerian teknis, menjadi lebih bebas.
Sedangkan yang benar-benar dapat dibuka 100% bagi asing masuk dalam kelompok E yang berisi 25 bidang usaha. Kebijakan ini diambil lantaran investor asing belum optimal masuk ke 25 bidang usaha tersebut. (Baca: 54 Sektor Dikeluarkan dari DNI, Tak Semua Bisa Dimasuki Asing)
Daftar 54 Bidang Usaha yang Dikeluarkan dari DNI:
Kelompok A
- Bidang usaha warung internet (warnet)
- Industri percetakan kain
- Industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian
- Industri kain rajut khususnya renda.
Kelompok B
- perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet
Kelompok C
- Jasa survei terhadap obyek-obyek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan (warehousing supervision)
- Jasa survei dengan atau tanpa merusak obyek (destructive/nondestructive testing)
- Jasa survei kuantitas (quantity survey)
- Jasa survei kualitas (quality survey)
- Jasa survei pengawasan (supervision survey) atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati.
- Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya
- Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan, dan las listrik)
Kelompok D
- Industri alat Kesehatan kelas B (masker bedah, jarum suntik, patient monitor, kondom, surgical gloves, cairan hemodialisa, PACS, surgical knives).
- Industri alat kesehatan Kelas C (IV catheter, X Ray, ECG, patient monitor, implan orthopedy, contact lens, oxymeter, densitometer)
- Industri alat kesehatan kelas D (CT scan, MRI, catheter jatung, stent jantung, HIV test, pacemaker, dormal filler, ablation catheter)
- Bank dan laboratorium jaringan dan sel
- Industri rokok kretek
- Industri rokok putih
- Industri rokok lainnya
- Industri bubur kertas dari kayu
- Industri siklamat dan sakarin
- Industri crumb rubber
- Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 meter kubik per tahun
- Industri kayu veneer
- Industri kayu lapis
- Industri kayu laminated veneer lumber (LVL)
- Industri kayu serpih (wood chip)
- Industri pelet kayu
- Budidaya koral/karang hias
KELOMPOK E
- Galeri Seni
- Galeri Pertunjukan Seni
- Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata dalam kawasan hutan
- Jasa survei dan penelitian pasar
- Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek, angkutan pariwisata dan angkutan jurusan tertentu sektor Perhubungan
- Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang (tidak termasuk cabotage) sektor Perhubungan
- Jasa sistem komunikasi data sektor Kominfo
- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap sektor kominfo
- Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak sektor Kominfo
- Penyelenggaraan jasa telekomunikasi layanan content sektor Kominfo
- Pusat layanan informasi atau call center dan jasa nilai tambah telepon lainnya sektor Kominfo
- Jasa akses internet
- Jasa internet telepon untuk kepentingan publik
- Jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya
- Pelatihan kerja (memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja).
- Jasa konstruksi migas
- Jasa survei panas bumi
- Jasa pemboran migas di laut
- Jasa pemboran panas bumi
- Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi
- Pembangkit listrik di atas 10 megawatt
- Pemeriksaan dan pengajuan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi
- Industri farmasi obat jadi
- Fasilitas pelayanan akupuntur
- Pelayanan pest control/fumigasi
