Pengungkapan kasus suap dalam perizinan proyek Meikarta mulai mengarah ke kejahatan korporasi. Berdasarkan identifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik suap ini dilakukan untuk keuntungan korporasi, yakni PT Lippo Cikarang, dari izin proyek tersebut.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan lembaganya telah mengidentifikasi enam proses perizinan berbau praktik suap. Perizinan tersebut di antaranya lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), lzin Prinsip Penanaman modal dalam negeri, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.
"(Tapi) apakah korporasinya yang terlibat atau tidak terlibat, saat ini kami belum bisa simpulkan. Karena baru 11 orang yang diproses," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (30/7). (Baca: KPK Telusuri Peran Korporasi dalam Pengembangan Kasus Suap Meikarta)
Sebelumnya, KPK menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Lima orang dari jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai penerima suap, yakni Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.
Kemudian empat orang swasta sebagai pemberi suap, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Para tersangka dari jajaran pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama dengan total Rp 13 miliar.
(Baca: Mendagri Mengaku Telepon Bupati Neneng soal Izin Proyek Meikarta)
Kronologi Kasus Suap Izin Proyek Meikarta
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan pengungkapan kasus Meikarta bermula dari informasi masyarakat hingga penyelidikan sejak November 2017. Setahun kemudian, pada pertengahan Oktober 2018, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di Kabupaten Bekasi dan Surabaya.
Pada 14 Oktober 2018, KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari konsultan Lippo Group bernama Taryudi kepada Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Setelah penyerahan uang, keduanya, yang menggunakan mobil masing-masing, berpisah.
Sejam kemudian, Tim KPK mengamankan Taryudi di jalan area Perumahan Cluster Bahama, Cikarang, Jawa Barat. KPK menemukan uang senilai 90 ribu dolar Singapura dan Rp 23 juta di mobil Taryudi. Di saat yang bersamaan Tim KPK lainnya mengamankan konsultan Lippo Group bernama Fitra Djaja Purnama di kediamannya di Surabaya.
(Baca: Mantan Presdir Lippo Cikarang Diduga Suap Rp 10 Miliar untuk Meikarta)
Masih di hari yang sama, KPK mengamankan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Bekasi Jamaludin di sebuah gedung pertemuan di Bekasi. Tim KPK mengamankan pegawai Lippo Group, Henry Jasmen, di kediamannya di Bekasi. Keesokan harinya, Tim KPK mengamankan enam orang di kediamanmya masing-masing di daerah Bekasi. Mereka adalah Sahat MBJ Nahor, Dewi Tisnawati, Asep Buchori, Daryanto, Kasimin, dan Sukmawatty.
Berlanjut hari berikutnya, KPK memeriksa Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan langsung menetapkannya sebagai tersangka. Setelah itu, KPK melakukan penggeledahan di 10 lokasi, di antaranya rumah pribadi Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kantor Bupati Bekasi, Kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi, rumah Billy Sindoro, hingga Gedung Matahari Tower di Tangerang.
Sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini pun diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Maret 2019, Hakim menetapkan empat orang pihak perusahaan, yakni Billy Sindoro, Hendry Jasmin P Sitohang, Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, bersalah melakukan tindakan suap untuk memuluskan izin proyek Meikarta.
(Lihat Infografik: Skandal Suap Meikarta)
Billy didakwa 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, lebih rendah dari tuntutan jaksa lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Hendri Jasmin divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Sedangkan Fitra dan Taryudi divonis 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta. Tak puas dengan putusan hakim, Pengacara Billy Sindoro dan Jaksa KPK pun melakukan banding.
Dua bulan setelah vonis Billy, Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Neneng Hassanah terbukti menerima suap sebesar Rp 10,63 miliar dan 90 ribu dolar Singapura terkait perizinan proyek Meikarta. Neneng divonis enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta.
Belakangan, KPK kembali menetapkan dua tersangka, yakni Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk. Bartholomeus Toto. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan Iwa diduga meminta uang Rp1 miliar kepada Neneng Rahmi Nurlaili terkait pengurusan Peraturan Daerah RDTR Kabupaten Bekasi 2017. RDTR itu menjadi bagian penting untuk mengurus pembangunan proyek Meikarta, di Kabupaten Bekasi.
Awalnya, pada 2017 Neneng Rahmi menerima sejumlah uang yang kemudian diberikan ke beberapa pihak untuk memperlancar proses pembahasan Perda RDTR. Setelah Rancangan Perda diajukan, Neneng Rahmi diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR bertemu pimpinan DPRD. “Pada pertemuan tersebut Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari pimpinan DPRD terkait pengurusan tersebut," kata Saut di kantornya, Jakarta, Senin (29/7).
(Baca: Beri Izin Meikarta, DPRD Bekasi Dibiayai Liburan & Disuap Rp 1 Miliar)
Setelah disetujui oleh DPRD, Raperda ini dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk dibahas. Namun, Raperda itu tidak segera dibahas oleh kelompok kerja (Pokja) Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD). Neneng Rahmi mendapatkan informasi bahwa Iwa Karniwa meminta uang Rp 1 miliar untuk memperlancar pembahasan Raperda RDTR di tingkat pemprov.
Permintaan ini pun diteruskan kepada salah satu karyawan Lippo Cikarang. Beberapa waktu kemudian, pihak Lippo menyerahkan uang kepada Neneng Rahmi. "Sekitar Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng Rahmi melalui perantara menyerahkan uang pada tersangka IWK (Iwa) dengan total Rp 900 juta terkait dengan pengurusan RDTR di Provinsi Jawa Barat," kata Saut.
Selain Iwa, KPK juga menjerat Bartholomeus Toto sebagai tersangka perkara yang sama. Dia diduga menyetujui setidaknya lima kali pemberian uang kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah, dalam bentuk Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dengan total Rp 10,5 miliar.
(Baca: Mantan Anak Buah Aher Jadi Tersangka Suap Meikarta)
Setelah serangkaian proses yang sudah dilakukan hingga ke pengadilan, KPK masih tetap melakukan pengembangan kasus tersebut. Kini, KPK mulai mengarahkan kasus ini bukan hanya pada individu yang terlibat, melainkan meluas menjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi.
Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, cukup mudah bagi KPK membuktikan kejahatan korporasi dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Yang diuntungkan dalam kasus ini adalah korporasi, yakni Lippo Cikarang, bukan individu.
“Apalagi sejumlah pelaku juga melakukan pengulangan perbuatan dengan menguntungkan korporasi yang sama,” ujarnya di Jakarta, Rabu (31/7).
Setelah 16 Tahun, KPK Baru Berhasil Ungkap Kejahatan Korporasi
Sejak didirikan pada 2002, KPK baru pertama kali membuktikan kejahatan korporasi pada tahun lalu. Saat itu, KPK menjerat PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) melakukan tindak pidana korupsi. Perusahaan ini divonis denda Rp 700 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 85,49 miliar.
Selain itu, KPK memproses empat korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya adalah PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar. PT Tradha dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Kemudian perusahaan milik suami artis Ineke Koesherawati, PT Merial Esa, dalam kasus suap pengesahan anggaran proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).
KPK menilai pemidanaan korporasi adalah sebuah hal yang penting. Apalagi 80 persen korupsi yang terjadi di Indonesia melibatkan perusahaan atau pengusaha sebagai pelakunya. Dalam tindak pidana korupsi, ada persekongkolan antara penguasa dan pengusaha.
(Baca: KPK Tetapkan Korporasi sebagai Tersangka Kasus TPPU)
Ke depan, KPK berkomitmen akan lebih intensif berupaya mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan selama ini lembaganya baru menerapkan pidana korporasi setelah perkaranya masuk dalam tahap akhir penyelidikan. KPK berencana menerapkannya sejak awal penanganan perkara.
"Jadi nanti dari awal kami harus sudah mulai menghitung. Kami mau pakai strategi itu," ujarnya Maret lalu. Langkah awal akan dimulai dengan menguatkan tim penyelidik KPK.
