Pemerintah Guyur 6 Paket Insentif, Mampukah Dongkrak Ekonomi RI?

Pemerintah tengah menyiapkan insentif ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa stimulus ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5%.

“Stimulus disiapkan agar pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025 dapat berada di kisaran 5%,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (26/5).

Rencana stimulus tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Airlangga menargetkan ketentuan teknis dan regulasi dapat segera dirampungkan oleh kementerian dan lembaga terkait agar bisa diluncurkan sebelum 5 Juni 2025.

Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan insentif ini diberikan untuk mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II. Mengingat pada kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,87%, turun 0,23 poin dari 5,1% pada periode yang sama tahun lalu.

“Kondisi global memang tidak mudah, ditambah situasi geopolitik, pasar, dan rantai pasok yang tengah menghadapi tantangan,” kata Susiwijono saat ditemui di Gedung Kemenko, Jumat (23/5).

Menurutnya, pilar utama pertumbuhan Indonesia ada pada pasar domestik, dengan kontribusi konsumsi sebesar 55%. “Makanya kita ingin memberdayakan itu dengan berbagai skema insentif,” katanya.

Apa Saja Paket Stimulus Ekonomi yang Disiapkan?

Pemerintah menyiapkan enam paket stimulus berbasis konsumsi domestik yang berfokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial:

1. Diskon Transportasi
Stimulus berupa diskon tiket kereta api, pesawat, dan tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

2. Potongan Tarif Tol
Potongan tarif tol yang ditargetkan menjangkau sekitar 110 juta pengendara selama Juni hingga Juli 2025.

3. Diskon Listrik
Diskon tarif listrik hingga 50% untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA selama Juni-Juli 2025.

4. Bantuan Sosial dan Pangan
Penambahan alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan untuk periode Juni-Juli 2025.

5. Subsidi Upah
Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta atau upah minimum provinsi, termasuk guru honorer.

6. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Perpanjangan program diskon iuran JKK bagi pekerja di sektor padat karya.

Ancaman Merosotnya Pertumbuhan Ekonomi RI

Ketidakpastian kondisi global menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia (BI) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dari 4,7%-5,5% menjadi 4,6%-5,4%.

“Dengan realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I dan dinamika perekonomian global, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 berada di kisaran 4,6% hingga 5,4%,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers online, Rabu (21/5).

Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 sebesar 4,87% secara tahunan, lebih rendah dari kuartal IV 2024 yang sebesar 5,02%, meskipun ada momentum ramadan dan Idulfitri.

Sejumlah ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa turun di bawah 5% akibat kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menyebut proyeksi pertumbuhan yang lebih tajam terjadi sejak kuartal II 2025.

“Proyeksi ini menjadi cermin ketidakmampuan kebijakan domestik dalam beradaptasi cepat terhadap guncangan eksternal,” kata Hidayat. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,2% hingga 4,5%.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di bawah 5% pada tahun ini, bergantung pada kebijakan tarif Amerika Serikat dan respons pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jika tarif impor AS yang dikenal sebagai Trump Reciprocal Tariff (TRT) diterapkan sesuai rencana, kemungkinan pertumbuhan di kisaran 4,5%-4,8%. Jika lebih lunak, pertumbuhan bisa di level 4,6%-4,9%,” ujar Wijayanto kepada Katadata.co.id.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah perlu membuka pasar ekspor baru dan memberikan stimulus untuk meningkatkan utilisasi sektor manufaktur.

Wijayanto juga menyarankan agar program-program jangka panjang dikalibrasi ulang dan sumber daya dialihkan ke program jangka pendek yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.