Menko Airlangga: AS Tunggu Proposal RI Terkait Negosiasi Tarif Impor

Image title
7 April 2025, 14:20
Trump
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi untuk meningkatkan daya saing industri padat karya.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR) untuk merespons kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Menurut Airlangga, saat ini pihak USTR tengah menunggu proposal negosiasi konkret dari Indonesia terkait penetapan tarif impor sebesar 32%.

"Kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat. USTR juga menunggu proposal konkret dari Indonesia," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4).

Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan segera memulai proses negosiasi dengan pemerintah AS.

"Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini, kita akan memberi masukan kepada Amerika. Untuk kita bisa memberikan respon dan harapan," ucapnya.

Airlangga juga memastikan bahwa negara-negara anggota ASEAN tengah mempersiapkan langkah bersama untuk menghadapi kebijakan tarif AS, baik melalui negosiasi maupun kemungkinan retaliasi atau tarif balasan.

Menurutnya, Indonesia akan mendorong terciptanya kesepakatan bersama dengan negara-negara ASEAN guna menyatukan posisi yang akan disampaikan kepada pemerintah Amerika Serikat.

"ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil angka retaliasi. Tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade and investment TIFA (Trade and Investment Framework Agreement)," katanya.

Ia menambahkan bahwa perjanjian TIFA yang telah ditandatangani secara bilateral sejak 1996 perlu diperbarui karena banyak isu yang sudah tidak relevan. Oleh karena itu, Indonesia akan mendorong agar berbagai kebijakan baru bisa dimasukkan dalam kerangka TIFA yang diperbarui.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Djati Waluyo

Untuk kelima kalinya, Indonesia didapuk menjadi Keketuaan ASEAN. Situasi dunia tahun ini yang belum kondusif tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengemban amanah tersebut. Persaingan kekuatan besar dunia yang meruncing mesti dikelola dengan baik agar konflik terbuka dan perang baru tidak muncul, terutama di Asia Tenggara.

Keketuaan Indonesia juga diharapkan menjadi pintu bagi ASEAN untuk berperan aktif dalam perdamaian dan kemakmuran di kawasan melalui masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, Indonesia hendak memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.

Simak selengkapnya di https://katadata.co.id/asean-summit-2023 untuk mengetahui setiap perkembangan dan berbagai infomasi lebih lengkap mengenai KTT Asean 2023.

#KatadataAseanSummit2023 #KalauBicaraPakaiData

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...