Pemerintah Rencana Hemat Belanja Rp 145 T, Termasuk Perjalanan Dinas
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah melakukan sederet penghematan belanja di tengah seretnya pendapatan negara dan kebutuhan besar dana untuk penanganan corona. Pemerintah pusat diproyeksi dapat menghemat belanja sebesar Rp 145 triliun tahun ini.
Perkiraan tersebut dengan menghitung belanja yang tidak bisa dieksekusi karena adanya kebijakan jaga jarak sosial dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Belanja yang dimaksud seperti perjalanan dinas serta rapat.
"Kami lihat ada program yang tidak mendesak saat ini, baik untuk kegiatan atau tugas di luar yang tidak dimungkinkan" kata Dirjen Anggaran Askolani dalam acara peluncuran pusat informasi corona Kumparan, Minggu (19/4).
(Baca: JK: Kurangnya Ketegasan Pemerintah Bisa Berbuah Masalah Besar Corona)
Pemerintah juga melakukan penghematan anggaran transfer ke daerah dan dana desa hingga Rp 94,2 triliun. Selain itu, pemerintah melakukan efisiensi dalam pembiayaan berbagai proyek investasi.
Tahun ini, pemerintah memperkirakan defisit anggaran Rp 852,94 triliun atau 5,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut melonjak dari target awal Rp 307,23 triliun atau 1,76% terhadap PDB. Defisit melonjak lantaran pendapatan negara diproyeksi tertekan sedangkan kebutuhan dana membesar untuk penanganan corona.
Kementerian Keuangan telah menyiapkan beberapa sumber pendanaan defisit anggaran, di antaranya dari pinjaman lembaga-lembaga multilateral, seperti Bank Dunia (World Bank) atau Asian Development Bank (ADB). "Pinjaman yang fleksibel dari World Bank, ADB yang bisa kita manfaatkan untuk pendanaan pembiayaan kita di 2020," ujarnya.
Askolani masih enggan menyampaikan berapa potensi pinjaman yang bisa didapat dari lembaga-lembaga multilateral tersebut. Ia menyatakan masih dalam tahap koordinasi dengan lembaga-lembaga multilateral tersebut sehingga nilainya masih dalam pengkajian.
(Baca: Risiko di Balik Curi Start RI Berburu Utang Global di Masa Pandemi)
Selain itu, pemerintah akan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 45 triliun untuk menambal defisit anggaran. SAL merupakan akumulasi dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran lalu dan tahun anggaran berjalan usai ditutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan.
"Kemudian kami juga akan melihat sumber pendanaan lain yang ada di pemerintah, misalnya dana abadi dan dana dari Badan Layanan Usaha yang bisa kami alihkan untuk mendukung pendanaan pembiayaan daripada defisit," kata Askolani.
Selain itu, pendanaan defisit tentunya dari penerbitan surat utang atau obligasi. Penerbitan dilakukan dengan terus melihat kondisi pasar. "Kami upayakan pendanaan yang akuntabel, risiko kecil, dan kalau bisa semurah mungkin ongkosnya. Itu yang akan kami lakukan," ujarnya.
