Ramai #YangGajiKamuSiapa, Kemenkeu Jelaskan Gaji PNS dari Rakyat

Tagar #YangGajiKamuSiapa sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter. Tagar tersebut berasal dari kutipan pertanyaan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara kepada Pegawai Negeri Sipil (ASN) di kementeriannya saat voting memilih stiker sosialisasi Pemilihan Presiden (Pilpres).

Dimintai jawaban atas pertanyaan itu, Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan gaji ASN dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, gaji PNS bersumber dari pendapatan negara.

Adapun sumber utama pendapatan negara yaitu pajak yang diperoleh dari masyarakat. "Pendapatan (negara) dari mana? Dari pajak. Pajak kan dari masyarakat juga kami ambil," kata dia di Jakarta, Jumat (2/1).

Selain itu, pendapatan negara bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam, kementerian atau lembaga, Badan Layanan Umum (BLU), dan PNBP yang berupa dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di luar itu, ada juga dana dari hasil penarikan utang. Keseluruhan dana tersebut digunakan untuk belanja negara, termasuk gaji PNS. "APBN itu dari kita untuk kita. Kami ambil dari masyarakat," ujarnya.

(Baca: Singgung Gaji, Rudiantara Minta ASN Tetap Netral Saat Pemilu)

Tagar #YangGajiKamuSiapa muncul setelah ramainya pemberitaan dan beredarnya potongan video tentang interaksi Menteri Rudiantara dengan salah satu ASN di kementeriannya pada Kamis (31/1).

Rudiantara meminta pegawai memilih desain sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di lingkungan Gedung Kementerian Kominfo. Ada dua desain stiker, yang pertama berwarna dasar merah, dan yang kedua berwarna dominan putih.

Hal itu memicu sorak sorai pegawai Kominfo. Menyadari keriuhan yang tak biasa, Rudiantara pun mengklarifikasi bahwa voting itu tak berkaitan dengan Pilpres.

Rudiantara kemudian memilih perwakilan pemilih desain nomor 2 untuk menjelaskan pilihannya. Namun, pegawai perempuan tersebut justru menjawab dengan menjelaskan alasannya memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Kemudian, terlontarlah pertanyaan “Yang gaji Ibu siapa?”

Setelah kejadian tersebut ramai diberitakan dan dibahas di media sosial, Kementerian Kominfo pun merilis keterangan resmi. Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menjelaskan, Rudiantara hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik.

Berikut ini isi lengkap keterangan resmi Kominfo:

Terkait dengan pemberitaan terhadap Menkominfo yang berkaitan dengan lontaran pertanyaan terhadap salah satu ASN dalam acara internal Kominfo pada 31/01 di Hall Basket Senayan, Jakarta, kiranya perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam salah satu bagian acara sambutan, Mekominfo meminta masukan kepada semua karyawan tentang dua buah desain sosialisasi pemilu yang diusulkan untuk Gedung Kominfo dengan gaya pengambilan suara.
2. Semua berlangsung dengan interaktif dan antusias sampai ketika seorang ASN diminta maju ke depan dan menggunakan kesempatan itu untuk mengasosiasikan dan bahkan dapat disebut sebagai mengampanyekan nomor urut pasangan tertentu.
3. Padahal sebelumnya, Menkominfo sudah dengan gamblang menegaskan bahwa pemilihan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu. Penegasan tersebut terhitung diucapkan sampai 4 kalimat, sebelum memanggil ASN tersebut ke panggung.
4. Dalam zooming video hasil rekaman, terlihat bahwa ekspresi Menkominfo terkejut dengan jawaban ASN yang mengaitkan dengan nomor urut capres itu dan sekali lagi menegaskan bahwa tidak boleh mengaitkan urusan ini dengan capres.
5. Momen selanjutnya adalah upaya Menkominfo untuk meluruskan permasalahan desain yang malah jadi ajang kampanye capres pilihan seorang ASN di depan publik. Terlihat bahwa ASN tersebut tidak berusaha menjawab substansi pertanyaan, bahkan setelah pertanyaannya dielaborasi lebih lanjut oleh Menkominfo.
6. Menkominfo merasa tak habis pikir mengapa ASN yang digaji rakyat/pemerintah menyalahgunakan kesempatan untuk menunjukkan sikap tidak netralnya di depan umum. Dalam konteks inilah terlontar pertanyaan "Yang gaji Ibu Siapa?". Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik.
7. Atas pernyataan "yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu", "keyakinan" dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut, melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN.
8. Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara/pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks.
9. Kami menyesalkan beredarnya potongan-potongan video yang sengaja dilakukan untuk memutus konteks masalah dan tidak menggambarkan peristiwa secara utuh.