Percepat Pemindahan Ibu Kota Negara, Pemerintah Bentuk Tim Finalisasi
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah membentuk tim finalisasi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pembentukan tim ini nantinya yang mengkoordinir dan menyelesaikan beberapa kendala guna mempercepat proses pemindahan ibu kota, sesuai target Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tim ini akan diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Dengan demikian, seluruh data dan laporan terkait progres pemindahan ibu kota akan dipusatkan kepada ketua tim.
"Jadi nanti kami lapor semuanya ke Menteri Bappenas," kata Luhut saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/2).
(Baca: PT SMI Beri Pinjaman Rp 348 Miliar untuk Bangun Jalan di Ibu Kota Baru)
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, draf Undang-undang (UU) ibu kota negara baru serta peraturan presiden yang mengatur keseluruhan perpindahan ibu kota hingga kini ini belum rampung.
"Masih dalam sirkulasi antar kementerian," ujar Suharso di Jakarta.
Jika seluruh draf peraturan itu selesai, ia memastikan akan segera menyerahkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama. Diperkirakan pembahasan bersama DPR bisa dilakukan pada bulan ini.
"Kalau terbit kapan aturannya, kita sih punya target. Tapi nantilah bersama DPR," ujarnya.
Untuk pembangunan wilayah pemerintahan, pemerintah menyetujui penggunaan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk wilayah di luar dari pemerintahan, akan menggunakan dana dari sumber lainnya.
Sebelumnya, Suharso mengungkapkan ada lima negara yang tertarik menjadi investor di ibu kota baru Indonesia. Kelima negara tersebut, adalah Jepang, Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman.
(Baca: Bappenas Ungkap 5 Negara yang Tertarik Berinvestasi di Ibu Kota Baru)
Dia juga menyebut, investor Negeri Sakura yang tertarik menanamkan modalnya di ibu kota baru, yakni Softbank. Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Presiden Softbank Masayoshi Son terkait penjajakan investasi tersebut.
Teranyar, Jokowi diketahui bertemu Masayoshi saat berkunjung ke UEA pada Senin (13/1). “Mereka termasuk yang tertarik (Softbank),” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1).
Sedangkan investor dari UEA yang tertarik menanamkan modalnya di ibu kota baru adalah putra mahkota Mohamed Bin Zayed. Jokowi diketahui telah bertemu dengan Mohamed Bin Zayed ketika berkunjung ke UEA awal pekan ini.
Lebih lanjut, deretan investor lain yang juga berminat menjadi investor di ibu kota baru juga datang dari mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Tony saat ini ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru bersama Mohamed Bin Zayed dan Masayoshi.
Kemudian dari AS, ada International Development Finance Corporation (IDFC). Lembaga ini menawarkan investasi miliaran dolar AS untuk mendanai pembangunan di Indonesia, termasuk bidang teknologi, infrastruktur, dan kesehatan.
Terakhir, investor yang disebut-sebut berminat ikut menanam modal di ibu kota baru adalah Jerman. Namun, Suharso enggan menyebutkan siapa investor negara tersebut yang akan menanamkan modalnya di ibu kota baru. Hanya saja, dia memastikan para investor menawarkan investasi sesuai dengan kapasitas mereka.
