Terkait Danantara, Seruan Tarik Dana Bank BUMN Dinilai Bentuk Kampanye Hitam

Ajakan untuk menarik dana dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) marak di media sosial imbas pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Muncul isu bahwa aset bank bakal digunakan untuk pembiayaan lembaga investasi tersebut.

Menanggapi hal itu, Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan membuat isu tanpa fakta yang jelas dapat merugikan perekonomian nasional. Ia menyatakan Danantara tidak akan mengganggu bisnis bank-bank BUMN sebab memiliki fundamental yang baik.

"Ini black campaign (kampanye hitam) dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, apalagi mereka juga dijamin LPS," dalam keterangannya, dikutip Senin (24/2).

Ia mengatakan ajakan penarikan dana tersebut harus dikoreksi. Sebab, berpotensi merugikan masyarakat kelas bawah dan bisa menyebabkan gejolak sistem keuangan secara keseluruhan.

Sementara itu, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu yang berkembang, dengan banyaknya komentar yang kontra produktif di media sosial terkait seruan menarik dana massal dari bank BUMN.

“Kami berkomitmen untuk mengedepankan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance. Operasional bisnis BNI diawasi ketat oleh regulator yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan BNI merupakan peserta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” kata Okki dalam siaran pers, dikutip Senin (24/2).

Bank Rakyat Indonesia sebelumnya juga merespons beredarnya ajakan di media sosial untuk menarik dana dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ajakan itu mencuat seiring dengan rencana rencana pembentukan Danantara.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, mengatakan publik tak perlu khawatir pembentukan Danantara akan berdampak buruk. Ia menyebutkan pembentukan Danantara tidak mempengaruhi stabilitas dan keamanan simpanan masyarakat di BRI.

Agustya menjelaskan informasi ajakan penarikan uang ataupun tabungan yang beredar di sosial media merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Karena itu ia meminta publik tidak mudah percaya. 

Bank Mandiri juga buka suara soal seruan penarikan dana secara massal dari bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.  Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait pembentukan BPI Danantara.

"Kami ingin menegaskan bahwa kondisi keuangan dan fundamental bisnis Bank Mandiri berada dalam keadaan yang solid dan aman. Oleh karena itu, nasabah serta pemangku kepentingan tidak perlu merasa khawatir," kata Ashidiq dalam keterangan yang didapatkan, Jumat (21/2). 

JP Morgan hingga FTSE Nilai Danantara Jadi Katalis Investasi

Sejumlah institusi keuangan global juga menyambut  peluncuran Danantara. Institusi keuangan global yang berbasis di Amerika Serikat JP Morgan menilai kehadiran BPI Danantara bisa menjadi katalis positif dalam waktu dekat untuk pasar modal Indonesia.

Executive Director JP Morgan Indonesia Henry Wibowo mengatakan potensi Danantara akan terbuka lebar bila holding perusahaan pelat merah itu bisa melakukan peningkatan penggunaan asetnya untuk memperoleh lebih banyak dana.

"Menurut saya Danantara bisa menjadi positif katalis. Tapi untuk selanjutnya kita harus lihat dulu detailnya usai diresmikan Presiden," kata Henry saat ditemui di sela-sela acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (20/2).

Henry mengatakan salah satu hal yang harus disoroti seiring dengan peresmian Danantara dalam waktu dekat yakni belanja pemerintah yang lebih produktif dan efektif. Hal itu bisa berbentuk kepercayaan dan hasilnya seperti yang dicita-citakan.

Adapun FTSE sebelumnya menyampaikan Danantara berpotensi melampaui GIC atau Government of Singapore Investment Corporation. Di Asia Tenggara, Danantara bukanlah yang pertama.  

Policy Director FTSE, Russell Wanming Du, mengatakan jika estimasi dana yang disiapkan untuk Danantara terwujud, badan anyar itu diproyeksi akan menduduki peringkat ketujuh di dunia dengan nilai kelolaan US$ 900 miliar atau assets under management (AUM). Namun demikian Wanming Du menegaskan masih menunggu rincian yang sesungguhnya terkait struktur dan aset yang akan dikelola.