Bank BSI Salurkan Rp72,6 Triliun Pembiayaan Berkelanjutan di Triwulan I 2025

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menyalurkan Rp72,6 triliun pembiayaan berkelanjutan selama Triwulan I 2025.

Senior Vice President ESG BSI Rima Dwi Permatasari mengatakan komposisi pembiayaan berkelanjutan ini terdiri dari pembiayaan hijau senilai Rp14,6 triliun dan Rp58 triliun pembiayaan sosial. Pembagian ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yakni Kategori Kegiatan Usaha Berbasis Lingkungan (KUBL) dan Kategori Kegiatan Usaha Berbasis Sosial (KUBS).

KUBL mencakup sektor energi terbarukan, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, serta pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan lainnya. Adapun KUBS mencakup usaha yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan atau mengurangi pengangguran termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro (UMKM), serta peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi.

“Ke depan BSI berharap dapat terus mengembangkan inovasi produk yang mendukung keberlanjutan termasuk Sustainability Linked Loan (SLL),” kata Rima kepada Katadata.

Sebelumnya, BSI juga telah merilis Sustainability Sukuk Tahap I dan II senilai total Rp8 triliun. Ini merupakan bagian dari rencana penghimpunan dana sebesar RpRp10 triliun yang sudah disetujui. Penerbitan dua Sukuk Sustainability ini menarik animo pasar cukup tinggi yang ditandai dengan oversubscribed atau kelebihan permintaan. Sukuk Sustainability Tahap I mengalami oversubscribed lebih dari tiga kali lipat, sementara Sukuk Sustainability Tahap II oversubscribed hingga 4,4 kali lipat.

Rima mengungkap secara prinsip sukuk sustainability tidak jauh berbeda dengan green bond, selain menerapkan prinsip sustainability, produk hijau BSI juga berlandaskan syariah. Dana hasil emisi digunakan untuk program hijau dan sosial berdasarkan KUBL dan KUBS.

Penerbitan sukuk sustainability berdampak positif pada aspek sosial dan lingkungan dengan total penerima manfaat lebih dari 300.000 orang. Ini antara lain terkait perluasan akses terhadap layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan dengan penerima manfaat lebih dari 200.000 orang. Kemudian juga pembiayaan UMKM termasuk Mikro dan KUR dengan total penerima manfaat lebih dari 700 UMKM.

Ada juga pembiayaan energi terbarukan dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang mereduksi emisi sebesar 130,000 tCO₂e. Serta pengelolaan air berkelanjutan yang mengaliri 28,000 rumah dan 84,000 orang.