Pemerintah dan Konsorsium LSM Susun Panduan untuk Selamatkan 30% Laut Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikatan (KKP) bersama Konservasi Indonesia (KI), Rekam Nusantara Foundation, dan konsorsium lembaga swadaya masyarakat (LSM) konservasi menyusun Panduan Analisis Biaya Manfaat Kawasan Konservasi. Panduan tersebut bertujuan mendukung target pemerintah Indonesia untuk melindungi 30% perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi pada 2045.

Panduan ini hadir sebagai peta jalan yang lebih jelas dan praktis mengenai bagaimana melakukan analisis biaya dan manfaat bagi perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan atau Marine Protected Area (MPA).

Direktur Konservasi Ekosistem Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Firdaus Agung, mengatakan kebijakan perluasan kawasan konservasi bukan semata-mata hanya urusan ekologi.

“Harapannya, literasi dari panduan ini bisa dikembangkan lebih luas dari sekedar manfaat, yakni manfaat sosial ekonomi dengan menghadirkan hitungan-hitungan yang akuntabel, transparan, dan bisa dipertanggung jawabkan. Semua mengarah ke kebijakan presiden, kebijakan pemerintah, yang membicarakan ekonomi hijau, ekonomi biru, pembangunan berkelanjutan, investasi berkelanjutan, dan sebagainya,” kata Firdaus, dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id, Jumat (25/4).

Dia menjelaskan, dalam acara-acara besar di tingkat nasional, daerah, maupun internasional, pemerintah akan menunjukkan setiap rupiah yang diinvestasikan, termasuk kerugian akibat pembatasan di kawasan konservasi, akan digantikan dengan manfaat yang jauh lebih besar. “Manfaat-manfaat ini yang harus bisa diukur, dibuktikan, dan disosialisasikan kepada semua pihak yang berkepentingan,” ujarnya.

Metodologi yang Jelas dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi

Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, mengatakan pemerintah Indonesia telah menetapkan visi Marine Protected Area (MPA) 30x45 sebagai upaya untuk mencapai target tersebut. Tidak hanya soal pembangunan kawasan konservasi, yang lebih penting adalah pengelolaannya yang harus dilakukan secara efektif.

“Pengelolaan yang efektif berarti kawasan konservasi tidak hanya dapat menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar," kata Meizani. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan ini adalah pendanaan yang berkelanjutan. Pendanaan tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa program-program konservasi dapat berjalan dengan optimal.

Menurut Meizani, panduan ini bertujuan untuk memberikan metodologi yang jelas dalam mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengelola kawasan konservasi, serta manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan tersebut.

“Analisis ini juga mencakup penilaian terhadap dampak ekonomi kawasan konservasi bagi masyarakat lokal, serta strategi pendanaan yang dapat diterapkan agar pengelolaan kawasan dapat berlangsung dalam jangka panjang," ujarnya.

Selain itu, dokumen ini akan memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara biaya pengelolaan yang diperlukan dan anggaran yang tersedia, sebuah isu yang kerap kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan konservasi.

KI meramu buku panduan ini untuk dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah hingga lembaga pengelola kawasan konservasi dan masyarakat setempat. Para pemangku kepentingan, termasuk LSM dan akademisi, juga diharapkan dapat memanfaatkan panduan ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Menurut Meizani, lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat menggunakan panduan ini untuk melakukan analisis berkala menggunakan data yang ada untuk evaluasi kawasan yang sudah berjalan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat didukung dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lely Pertamawati, Perencana Ahli Madya Bidang Kelembagaan Pengembangan Potensi Kelautan dan Perikanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengatakan analisis biaya-manfaat ini memberikan landasan yang sangat penting untuk merancang kebijakan publik yang efisien dan berbasis data.

“Kami berharap panduan ini dapat digunakan sebagai instrumen untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan sumber daya yang cukup tersedia untuk mendukung keberlanjutan kawasan konservasi, serta mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam menjaga kelestarian ekosistem,” ujar Lely.