Hacker DigitalGhost Klarifikasi Data Warga Jawa Barat yang Dibobol: Tidak Valid

Hacker atau peretas dengan nama akun DigitalGhost yang sempat menjual data diduga milik warga Jawa Barat di situs darkforum.st, kini meragukan 'barang dagangannya'.

Ia menduga data yang diunggah tidak valid. “I no longer have Indonesian data, because of an error in posting it, I think this data is invalid and we decided to delete all Indonesian data, sorry,” tulis DigitalGhost melalui kanal Telegram, yang dibagikan oleh pakar keamanan siber Vaksincom Alfons Tanujaya kepada Katadata.co.id, Selasa (29/7).

Padahal sebelumnya hacker DigitalGhost mengklaim dirinya memiliki data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat. "Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money?" kata DigitalGhost di X pada 10 Juli, pukul 16.33 WIB.

Cuitan itu disertai tangkapan layar alias screenshot darkforum.st yang memuat penawaran data dengan label '4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]'.

Di tangkapan layar itu, terlihat logo resmi Pemprov Jabar dan tulisan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dari Sekretariat Daerah (Pemotda) Provinsi Jawa Barat di dalamnya, serta deskripsi data yang mencakup informasi sensitif antara lain alamat, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email dan pekerjaan.

Wagub Jawa Barat Bantah Data Warga Bocor

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan data pribadi 4,6 juta masyarakat Jabar yang disebut bocor dan kini diperjualbelikan di darkweb, bukanlah berasal dari sistem resmi milik Pemerintah Provinsi Jabar.

"Sudah kami cek dan pastikan, tidak ada data dari sistem Pemprov Jabar yang bocor. Logo yang digunakan itu hanya klaim sepihak dari oknum yang ingin memanfaatkan nama baik pemerintah untuk kepentingan pribadi," ujar Erwan di Gedung Sate Bandung, dikutip dari Antara, Senin (28/7).

Erwan mengatakan tim persandian dan keamanan informasi dari Diskominfo Jawa Barat telah melakukan penelusuran menyeluruh, dan hasilnya menunjukkan tidak ada pelanggaran keamanan atau pembobolan sistem data milik Pemprov.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan tim Cybercrime Polda Jabar. Hasilnya tegas, tidak ada kebocoran dari sistem kami," ujar dia.

Ia juga menekankan bahwa Pemprov Jawa Barat terus melakukan pemantauan terhadap potensi serangan siber melalui tim teknis yang siaga 24 jam.

"Kami punya sistem pemantauan internal yang aktif. Tidak ada pelanggaran yang terdeteksi, dan yang beredar itu hanya manipulasi untuk menimbulkan kekacauan opini," katanya.

Erwan mengatakan Pemprov Jabar telah melaporkan kasus itu kepada aparat penegak hukum, dengan tujuan mengidentifikasi siapa pelaku di balik klaim palsu tersebut.

"Kami berharap pelaku segera teridentifikasi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi," ujar Erwan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan evaluasi terhadap sistem keamanan siber milik Pemprov, Erwan menyatakan belum diperlukan langkah tersebut karena tidak ada pelanggaran nyata yang terjadi.

"Tidak perlu dievaluasi karena tidak ada sistem yang dibobol. Yang terjadi adalah pemalsuan identitas dan klaim tanpa dasar," katanya.