Operator SK Telecom Korsel Ganti 23 Juta Kartu SIM Buntut Kebocoran Data

Operator seluler terbesar di Korea Selatan, SK Telecom, mengalami kebocoran data serius, berkaitan dengan informasi pelanggan. Peristiwa ini membuat perusahaan mengganti kartu SIM gratis untuk 23 juta pelanggannya, pada Senin (28/4).

Awal bulan ini, SK Telecom mendeteksi tanda-tanda kebocoran besar-besaran pada data modul identitas pelanggan universal (USIM) akibat serangan dunia maya. Berdasarkan laporan The Korea Herald, perusahaan menemukan malware di dalam sistem internal utama, Home Subscriber Server, alias basis data yang mengelola identitas pengguna seluler dan otentikasi jaringan.

Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran data penting di kartu USIM, seperti identitas untuk verifikasi ponsel di jaringan, mungkin telah bocor.

SK Telecom belum mengungkapkan tingkat kerusakan atau pelaku secara menyeluruh. Namun perusahaan meminta maaf dan menawarkan penggantian chip USIM gratis di 2.600 gerainya di seluruh Korsel.

Perusahan operator seluler terbesar di Korea Selatan ini mendesak pengguna agar segera mengganti chip mereka atau mendaftar layanan perlindungan informasi. Hingga pukul 18.00 waktu setempat, tercatat sebanyak 5,54 juta pelanggan atau sekitar 24 persen dari total pengguna telah berlangganan layanan perlindungan USIM. SK Telecom menyatakan layanan tersebut sama efektifnya dengan penggantian kartu USIM untuk mencegah kerusakan akibat peretasan.

Layanan penggantian USIM gratis dijadwalkan mulai pada Senin (28/4). Perusahaan meminta pelanggan untuk melakukan reservasi online guna meminimalkan antrean di gerai layanan.

Namun, SK Telecom baru memegang sekitar satu juta kartu USIM, dengan rencana untuk mengamankan lima juta lagi pada akhir Mei. Mengingat skalanya, kekurangan diperkirakan akan berlanjut selama berminggu-minggu, sehingga stok yang dimiliki saat ini tidak cukup untuk penggantian segera.

Para pelanggan operator ini pun khawatir dan membanjiri gerai-gerai SK Telecom. Salah seorang mahasiswa mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan pencurian keuangan segera, namun tentu merasa "tidak nyaman meninggalkan data yang dikompromikan tanpa ditangani."

Atas kasus ini, pejabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo telah menginstruksikan pejabat terkait untuk meninjau respons perusahaan serta mengevaluasi sistem perlindungan data nasional terhadap serangan siber.

Saat ini, investigasi gabungan antara sektor sipil dan pemerintah terhadap insiden kebocoran data masih berlangsung. Proses penyelidikan diperkirakan akan memakan waktu satu hingga dua bulan.