Data Pegawai Komdigi Diduga Diretas

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menginvestigasi dugaan kebocoran data internal pegawai. Meskipun data yang terdampak diklaim bersifat umum, Kementerian Komdigi memastikan telah mengambil langkah untuk mengamankan sistem dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa kementerian telah mendeteksi upaya peretasan terhadap Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) Kemkomdigi.

"Kami meminta maaf jika ada pihak yang terdampak," ujar Alexander di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Selasa (3/2), dikutip dari siaran pers. 

Ia mengatakan Komdigi telah melakukan mitigasi dugaan peretasan, menutup semua celah keamanan, serta memperkuat sistem pertahanan siber. Investigasi yang dilakukan mencakup:

• Audit menyeluruh terhadap infrastruktur PDSI
• Mitigasi risiko dan analisis pola serangan siber
• Pelacakan aktivitas mencurigakan dalam jaringan Kemkomdigi
• Audit keamanan internal di seluruh unit Kemkomdigi

Selain itu, Kemkomdigi telah memperkuat sistem keamanan dengan teknologi enkripsi dan firewall canggih guna mencegah serangan siber lanjutan.

Kementerian Komdigi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan prioritas utama, sejalan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Setiap individu yang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 4 miliar. Sementara itu, penyalahgunaan data dapat berujung pada pidana hingga 5 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar," kata Alexander.

Alexander juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi. Atas hal ini, Komdigi berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional dan meningkatkan kualitas sistem keamanan demi melindungi data pribadi masyarakat Indonesia.

Ia mengatakan, informasi terkait perkembangan investigasi akan terus diberikan untuk memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan publik.