Bukan Hanya PNS, Institusi Pendidikan Ingin Adopsi Teknologi AI
Belakangan ini, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi perbincangan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengganti pejabat eselon III dan IV dengan teknologi tersebut. Institusi pendidikan pun menilai, AI bisa meningkatkan daya saing.
Berdasarkan studi bertajuk ‘Future Ready Skills: Assessing APAC Education Sector’s Use of AI’, 75% dari pemimpin institusi pendidikan yang disurvei setuju bahwa AI mendorong daya saing dalam tiga tahun ke depan.
“Namun, saat ini hanya 32% lembaga pendidikan di Asia Pasifik yang memulai perjalanan AI mereka,” kata President Director Microsoft Indonesia Haris Izmee di Jakarta, hari ini (11/12). Survei ini melibatkan 207 pemimpin dan 150 staf pendidikan di 15 negara di Asia Pasifik.
Negara yang disurvei yakni Australia, China, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. (Baca: Jokowi Sebut Nadiem Minta Waktu 100 Hari Buat Aplikasi Pendidikan)
Institusi pendidikan yang telah mengadopsi AI optimistis, teknologi itu bisa meningkatkan kemudahan mendapat investasi, akselerasi inovasi, daya saing, efisiensi dan keterlibatan siswa hingga 11-28% pada 2021. Merujuk pada studi itu, Microsoft menilai perlu ada pelatihan bagi para pengajar terkait teknologi, termasuk AI.
Kepala Bidang Program dan Informasi P4TK Matematika Rahmadi Widdiharto mengatakan, tenaga pengajar di Indonesia sebenarnya sudah mengadopsi teknologi sederhana. Cara kerjanya hanya memindahkan konten cetak, lalu ditayangkan melalui media digital. “Tantangan utamanya literasi digital para guru,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Microsoft menggelar pelatihan terkait teknologi bagi para guru melalui acara Edu Summit 2019. Untuk menyelenggarakan acara itu, Microsoft bekerja sama dengan Qualcomm, Lenovo, dan HP.
(Baca: Menkominfo Cari Posisi Eselon III dan IV yang Bisa Digantikan Mesin)
Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat itu pun menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Microsoft bersama pemerintah memberdayakan 1.000 mahasiswa dan 5.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui program SparkYouth.
“Bagaimanapun canggihnya teknologi, guru tetap tidak akan bisa digantikan. Untuk itu, guru harus mampu memaksimalkan teknologi yang telah ada,” kata Education Lead Microsoft Indonesia Benny Kusuma.
Presiden Jokowi juga melirik teknologi AI. Ia ingin memangkas struktur ASN menjadi dua tingkat, yaitu hanya eselon I dan II. Ia ingin mengganti jabatan eselon III dan IV dengan teknologi kecerdasan buatan.
Pemangkasan hierarki eselon ASN itu bakal dilakukan tahun depan. “Yang Eselon III dan IV akan kami potong,” kata Jokowi, beberapa waktu lalu (28/11).
(Baca: Jokowi Ingin Ganti ASN Eselon III dan IV dengan Robot dan Mesin Pintar)
Penulis dan Reporter: Amelia Yesidora (Magang)
